TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Larangan study tour yang digulirkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menimbulkan efek domino bagi sektor pariwisata. Tak hanya wisata edukasi, wanawisata air juga ikut merasakan dampaknya.
Di Tasikmalaya, sejumlah pengelola objek wisata mengaku terpukul akibat hilangnya kunjungan rombongan sekolah, segmen yang selama ini menjadi penopang utama pada musim tertentu.
Salah satu yang paling merasakan dampaknya adalah Ampera Waterpark. Sepinya aktivitas di wahana permainan air itu mulai terlihat jauh sebelum periode libur sekolah tiba.
Baca Juga:Pemkot Tasikmalaya Lagi Bokek, Berharap Langit Cerah Sampai Akhir Tahun!Jelang Peringatan Hari Guru 2025, Ketua PGRI Kota Tasikmalaya: Ajang Refleksi Para Pendidik!
“Dampaknya memang terasa, jauh banget dibanding sebelum ada larangan. Dulu waktu sekolah masih gampang liburan, manasik masih ada. Bulan November, Desember itu biasanya luar biasa ramai,” ujar Ari, Helper Ampera Waterpark.
Ari menjelaskan, penurunan jumlah pengunjung mulai tampak sejak pertengahan tahun. Pada Mei, masih ada satu atau dua rombongan sekolah yang datang, itu pun rombongan yang sudah terlebih dahulu menjadwalkan kunjungan. Namun, memasuki Juli, kondisi berubah drastis.
“Mulai bulan Juli kita sudah sepi. Bulan Mei itu masih ada satu dua rombongan, itu juga yang sudah terlanjur,” katanya.
Ia menuturkan bahwa hingga kini tidak ada satu pun rombongan sekolah yang datang ke Ampera Waterpark. Padahal, menjelang libur sekolah biasanya banyak pihak sekolah yang menghubungi untuk pemesanan rombongan. Ampera Waterpark bahkan kerap menerima kunjungan dari sekolah-sekolah luar kota seperti Bandung, Cirebon, hingga Jakarta.
“Karena mereka sadar sendiri bahwa di sekolah-sekolah memang lagi nggak bisa, apalagi di level bawah seperti TK dan SD,” ujarnya.
“Biasanya rombongan itu lewat travel. Travel sendiri takut kena sanksi, jadi mereka nggak berani bawa rombongan,” tambahnya.
Ketiadaan rombongan sekolah dan sepinya pengunjung pada akhirnya memaksa manajemen melakukan penyesuaian internal.
Baca Juga:Gerak Cepat Bupati Tersendat Mesin Birokrasi, Diaspora Minta PembenahanDesa Tak Perlu Lagi Urus Infrastruktur, Pembangunan Jalan Desa di Jabar Bakal Diambil Alih Provinsi
Untuk menjaga operasional tetap berjalan tanpa harus mengambil langkah ekstrem, pengelola menerapkan penjadwalan ulang bagi karyawan. Mereka kini mendapatkan tambahan hari libur setiap minggu sebagai bentuk penyesuaian.
“Kita sekarang satu minggu ada libur tambahan. Biasanya libur satu minggu sekali. Pilihannya kan diresignkan atau dikurangi jam kerja. Jadi, masih mending dikurangi jam kerja daripada diresignkan,” ungkap Ari.