“Keputusan larangan study tour itu sangat berdampak bagi kami sebagai pelaku usaha pariwisata,” ucapnya.
Ia menjelaskan efeknya merembet pada bus, travel agent, pengelola wisata, hingga pengusaha oleh-oleh. Menurutnya, kebijakan ini seharusnya dikaji lebih dalam.
“Menurut pandangan kami alangkah bijak jika ada kajian dan ruang dialog dalam permasalah study tour ini,” katanya.
Baca Juga:Pemkot Tasikmalaya Lagi Bokek, Berharap Langit Cerah Sampai Akhir Tahun!Jelang Peringatan Hari Guru 2025, Ketua PGRI Kota Tasikmalaya: Ajang Refleksi Para Pendidik!
Hendra berharap study tour tetap bisa berjalan dengan catatan tidak membebani orang tua dan tidak menimbulkan intimidasi terhadap siswa yang tidak ikut. Ia juga menyarankan pembatasan pendamping, pengawasan inspektorat, hingga kelayakan sarana prasarana.
“Guru pendamping dibatasi maksimal dua orang di setiap bus-nya, kegiatan study tour diawasi langsung oleh inspektorat di kota kabupaten masing-masing,” jelasnya.
Ia berharap saran tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
“Mudah-mudahan saran kami ini bisa menjadi bahan jalan terbaik dari niat baik pemerintah terhadap masyarakat dan para pengusaha pariwisata,” ujarnya.
Hendra menyebut dua pegawainya terpaksa dirumahkan karena tidak ada kontrak kerja dengan sekolah. Omzet perusahaannya turun hingga 50 persen.
“Biasanya musim liburan bisa sampai empat trip namun sekarang satu juga sudah alhamdulillah,” katanya.
Ia mengatakan pelaku travel kini berupaya bertahan dengan berbagai program promosi, termasuk bekerja sama dengan kampus pariwisata.
“Kita membuka kesempatan kepada mahasiswa Uniga untuk berkarier di anggota ITGA, timbal baliknya kita buka pameran paket wisata di Kampus Uniga,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah daerah lebih peka.
Baca Juga:Gerak Cepat Bupati Tersendat Mesin Birokrasi, Diaspora Minta PembenahanDesa Tak Perlu Lagi Urus Infrastruktur, Pembangunan Jalan Desa di Jabar Bakal Diambil Alih Provinsi
“Buatlah promosi daerah yang melibatkan kami para pengusaha travel agent Garut, bukan sekedar undangan,” pungkasnya.
Dampak serupa dirasakan sektor perhotelan. Sekretaris PHRI Garut, Fiki Rahdiansyah, mengatakan persoalan utama dari kebijakan ini berasal dari sekolah.
“Kebijakan larangan study tour menurut kami masalahnya bukan di pariwisatanya tapi masalahnya di sekolahnya karena disinyalir ada biaya tinggi sehingga membebani orang tua murid,” ucapnya, Minggu (23/11/2025). I
a menyebut okupansi hotel menurun tajam, terutama pada hari kerja yang biasa diisi rombongan pelajar.