“Harapan dari PHRI dan pelaku industri pariwisata adalah pemerintah mempertimbangkan dampak ekonomi dari kebijakan ini dan mencari solusi alternatif,” katanya.
Susi berharap kegiatan study tour tetap bisa berjalan sehingga manfaat edukatif bagi siswa tetap tersampaikan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keberlangsungan ekonomi pelaku wisata di daerah.
Di sisi lain, kebijakan Gubernur Jawa Barat itu menuai penolakan dari penyedia jasa pariwisata luar daerah, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka mengecam aturan tersebut dan mengancam tidak akan mengirim rombongan wisata ke objek edukasi di Jawa Barat sebagai bentuk balasan, karena pelarangan study tour siswa Jabar juga berdampak pada sektor pariwisata di daerah mereka. (igi/ags/den/na)