“Faktanya pengendara mobil terkadang masih bayar Rp2 ribu, padahal sudah jelas di plang itu ada tulisan kendaraan roda 4 tarifnya Rp 3 ribu – Rp 5 ribu,” ujarnya.
Ia mengaku sering mengalah karena pengendara beralasan hanya parkir sebentar. “Jadi ya bingung juga pada akhirnya yang penting dibayar saja,” ucapnya.
Jukir di Jalan HZ Mustofa, Dadang, juga menyebut aturan baru belum berjalan baik.
Baca Juga:Pemkot Tasikmalaya Lagi Bokek, Berharap Langit Cerah Sampai Akhir Tahun!Jelang Peringatan Hari Guru 2025, Ketua PGRI Kota Tasikmalaya: Ajang Refleksi Para Pendidik!
“Kita bertahap saja kasih tahu pelan-pelan ke pengunjung. Kadang enggak mau bayar sesuai. Mobil diminta lagi (kekurangan) karena biasa bayar Rp2 ribu, kita mintai lagi tambahan seribu, kadang ada yang mau bayar ada yang tidak,” keluhnya.
Ia menambahkan distribusi karcis belum merata.
“Teman-teman belum semua gunakan karcis karena memang harus minta ke Dishub. Baiknya ada pembinaan dulu sih. Menyikapi seperti apa (aturan ini),” imbuhnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, memastikan pihaknya sudah menerima banyak laporan soal penerapan tarif progresif dan karcis resmi yang belum konsisten di lapangan.
“Kami sudah menampung masukan agar implementasi tujuan program yang relatif niatnya baik ini harus implementatif di lapangan. Beri dulu pembinaan, pengarahan SOP dari Dinas, supaya para jukir memberi pelayanan juga relevan untuk dibayar pengendara,” tegasnya.
Menurutnya, perdebatan soal uang receh sering menjadi sumber masalah.
“Kendala di lapangan sering muncul ketika adu mulut dengan pengendara perihal uang receh. Maka penting jukir diberi arahan dan pembinaan, kemudian dimonitor pelaksanaannya di lapangan. Di samping kebijakan baru ini pun juga disosialisasikan dengan masif agar semua masyarakat memahami,” pungkasnya. (igi/rga)