TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Di ruang rapat kecil Balaikota Tasikmalaya, seorang pejabat bergumam sambil menatap layar proyektor:
“Saldo BTT kita tinggal lima puluh juta, Pak… Semoga cuaca bersahabat, ya.”
Kalimat itu terlontar setengah bercanda, setengah berdoa, tapi sisanya adalah kecemasan yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan.
Baca Juga:Jelang Peringatan Hari Guru 2025, Ketua PGRI Kota Tasikmalaya: Ajang Refleksi Para Pendidik!Gerak Cepat Bupati Tersendat Mesin Birokrasi, Diaspora Minta Pembenahan
Tahun anggaran belum berakhir, musim hujan sedang merapat, dan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Tasikmalaya tersisa angka yang lebih cocok untuk renovasi kamar mandi daripada penanganan bencana kota: Rp 50 juta.
BTT biasanya jadi bantalan darurat pemerintah ketika bencana datang tiba-tiba—banjir, longsor, kebakaran besar, atau kejadian tak terduga lain yang tak bisa masuk pos anggaran reguler.
Tahun 2025, pos ini sudah beberapa kali terpakai untuk penanganan kebencanaan skala kecil, kedaruratan lingkungan, dan beberapa kebutuhan mendesak yang masuk kategori force majeure.
Di internal Pemkot, ungkapan “semoga tidak hujan deras” bukan sekadar basa-basi. Itu betulan doa yang dipanjatkan dengan khidmat.
“Kalau bisa, Tasik jangan dikasih kejadian apa-apa lah sampai Desember. Kita sudah tipis,” kata seorang ASN yang tak ingin namanya disebut, sembari membuka dashboard anggaran yang lebih mirip saldo e-wallet muntah promo.
Biasanya BTT diproyeksikan cukup aman hingga tutup tahun. Namun intensitas kejadian alam—banjir minor, longsor tebing kecil, genangan di beberapa titik rawan—membuat anggaran perlahan terkikis.
“Setiap kejadian kecil tetap membutuhkan penanganan. Mau tidak mau, menyedot anggaran,” ujar seorang pejabat BPBD Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Desa Tak Perlu Lagi Urus Infrastruktur, Pembangunan Jalan Desa di Jabar Bakal Diambil Alih ProvinsiDicari Penengah Ikhlas! untuk Selesaikan "Zona Dingin" Antara Bupati-Sekda Tasikmalaya
Kini, saat sisa anggaran tinggal Rp 50 juta, pertanyaan publik muncul: Bisakah itu cukup untuk menangani satu kejadian darurat saja?
Jawabannya, jujur saja: tidak.
Biaya penanganan sebuah longsor kecil saja seringkali menembus ratusan juta—mulai dari perbaikan struktur, pengerahan alat berat, hingga logistik untuk warga terdampak.
Dengan Rp 50 juta? Itu mungkin cukup untuk beli spanduk imbauan waspada bencana dan sedikit peralatan dapur umum.
Di media sosial, warga mengomentari kabar ini dengan selingan humor gelap, “Semoga awan baca berita,” tulis akun @noninong. Hal sama diungkapkan akun @blackdiist, “Longsor jangan datang dulu, Pemkot lagi bokek.”