Sedangkan Ketua Fraksi Gerindra, Usman Kusmana, menyebut penempatan jabatan adalah berbasis kepercayaan pimpinan.
“Jadi urusan penempatan jabatan kepada ASN, baik sekda atau kepala dinas, itu normatif. Jadi dari aturan kepegawaiannya ada sisi objektif dan subjektif, tinggal si pimpinan daerah percayanya ke siapa,” kata Usman.
Ia mengaku tidak mengetahui kondisi sesungguhnya hubungan antara bupati dengan Sekda. Namun dia menyebut perbedaan keinginan antara pimpinan daerah dengan bawahan merupakan hal wajar.
Baca Juga:Dicari Penengah Ikhlas! untuk Selesaikan "Zona Dingin" Antara Bupati-Sekda TasikmalayaWali Murid Keluhkan Acara Peringatan Hari Guru di Bungursari Kota Tasikmalaya
“Pak sekda merasakan adanya sesuatu atau bagaimana itu wajar, yang jelas jalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai porsinya masing-masing,” ujarnya.
Terkait isu pergantian sekda, Usman menegaskan itu sepenuhnya ranah kepala daerah.
“Apakah kepala daerah ingin mempertahankan atau memilih sosok lain ini menjadi ranah kepala daerah dan eksekutif,” tambah dia.
Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat, Ferry Wilyam, memilih berpikir positif soal kabar hubungan dingin bupati dan sekda tersebut.
“Apa yang menjadi pandangan pihak lain terkait jarangnya bupati dan sekda bertemu dalam satu acara bersamaan, kami menganggapnya wajar, mungkin ada kesibukan masing-masing sesuai tugas masing-masing,” jelas Ferry.
Ia meyakini komunikasi tetap terjalin, termasuk di kantor. Menurutnya, bupati sebagai kepala daerah dan sekda sebagai pembantu dan komandan ASN sudah memiliki jalur tugas masing-masing.
“Karena kalau semua melakukan tusinya (tugas dan fungsi, red) apa yang harus diperdebatkan? Kalau kita bekerjasama dan berkolaborasi dengan baik maka insyaallah jalannya roda pemerintahan akan baik,” tambah Ferry.
Baca Juga:Syarat-Syarat Pengajuan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kota TasikmalayaMembaca Tangga Kepangkatan Polisi dan Padanannya di Dunia Kerja: Agar Tak Salah Menilai “Level”
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar, Aang Budiana, mengaku hanya mengetahui isu tersebut dari media.
“Kalau sejauh ini saya tidak melihat hal seperti itu (Bupati-Sekda Renggang, red) kalau ada penilaian dari pihak lain barangkali masing-masing mempunyai penilaian berbeda,” ungkap Aang.
Ia menilai dalam beberapa kesempatan pertemuan bersama bupati, wakil bupati, dan sekda, tidak terlihat ada masalah.
“Kita pernah melihat di dalam ruang paripurna ada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda biasa-biasa saja,” jelasnya.