Respon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya soal Hubungan Bupati-Sekda, Begini Kata Mereka!

hubungan sekda dengan bupati tasik
Tangkapan layar koran digital Radar Tasikmalaya edisi Jumat 21 November 2025.
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kerenggangan hubungan dua tokoh kunci di lingkup birokrasi bisa jadi “petaka” bagi pemerintahan. Sebab dapat mempengaruhi kelancaran implementasi program dan kebijakan pembangunan.

Demikian pula yang terjadi di lingkup Pemkab Tasikmalaya. Dinginnya hubungan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dengan Sekda Mohamad Zen, mendapat sorotan banyak pihak. Tak sedikit anggota dewan yang meminta keduanya menjaga kekompakan demi jalannya roda pemerintahan.

Meski begitu ada juga fraksi yang mengaku tidak mengetahui kerenggangan hubungan dua tokoh daerah tersebut.

Baca Juga:Dicari Penengah Ikhlas! untuk Selesaikan "Zona Dingin" Antara Bupati-Sekda TasikmalayaWali Murid Keluhkan Acara Peringatan Hari Guru di Bungursari Kota Tasikmalaya

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Nanang Romli, menilai renggangnya hubungan Bupati dan Sekda itu tidak wajar. Sebab, keduanya memiliki tugas dan fungsi strategis yang mendukung berjalannnya roda pemerintahan.

“Adapun jika ada polemik antara bupati dengan sekda, saya pikir dengan jernih, (renggangnya hubungan, red) tidak logis di karenakan jabatan sekda itu sangat strategis sekali,” ungkap Nanang, Kamis (20/11/2025).

Ia menegaskan, semua pihak seharusnya fokus memikirkan kemajuan daerah lima tahun ke depan. Apalagi saat ini dana transfer ke daerah berkurang Rp 312 miliar sehingga pemda harus menggenjot PAD. Ia mengingatkan agar kepentingan publik tidak boleh dirugikan oleh polemik tersebut.

“Jangan lah (berjauhan, red). Yuk! Kita bareng. Bupati, wakil bupati, DPRD dan Sekda, untuk membangun Kabupaten Tasikmalaya. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Jangan seperti anak kecil bertengkar. Pimpinan harus memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat,” ajak Nanang.

Demikian juga diungkap Ketua Fraksi PKB, Hakim Zaman. Menurutnya bupati dan sekda harus menjaga harmonisasi hubungan dalam menjalankan pemerintahan.

“Eksekutif itu bukan hanya bupati saja, ada wakil bupati, ada sekda. Jadi ketika satu pihak tidak bisa bekerja sama maka akan berdampak kepada pelayanan dan pembangunan masyarakat,” ungkap Hakim.

Ia berharap tidak ada ego dan sisa-sisa ketegangan Pilkada dalam pemerintahan. Sebab akan merugikan banyak pihak, terutama masyarakat.

Baca Juga:Syarat-Syarat Pengajuan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kota TasikmalayaMembaca Tangga Kepangkatan Polisi dan Padanannya di Dunia Kerja: Agar Tak Salah Menilai “Level”

“Mari tatap ke depan, kepentingan pribadi dikesampingkan. Sekarang mari bersama membangun Kabupaten Tasikmalaya. Jangan sampai ada apa-apa, bagi pembangunan dan pemerintahan daerah,” tambah dia.

0 Komentar