TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Pemkot Tasikmalaya akan melakukan rasionalisasi penganggaran yang sudah tertuang dalam Ranperda APBD 2026. Hal ini secara otomatis bisa berdampak pada anggaran program yang diajukan melalui pokir anggota DPRD.
Kepala Bappelitbangda Kota Tasikmalaya yang juga anggota Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD), Apep Yosa Firmansyah, membisu ketika ditanya mengenai polemik silang pendapat di internal legislatif ihwal pokir yang jomplang. Dalam hal ini, pihaknya bekerja pada koridor normatif sesuai tahapan penyusunan anggaran.
Kendati demikian, Apep menjelaskan saat ini Pemkot Tasikmalaya masih berada dalam proses finalisasi penganggaran. Hanya saja kebijakan pemotongan pemotongan alokasi transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat menyebabkan seluruh komponen anggaran harus kembali dievaluasi.
Baca Juga:Syarat-Syarat Pengajuan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kota TasikmalayaMembaca Tangga Kepangkatan Polisi dan Padanannya di Dunia Kerja: Agar Tak Salah Menilai “Level”
“Semuanya masih dalam proses. Jadi kita belum bisa memprediksi belanja apa saja yang akan terdampak, karena pengurangan TKD-nya sendiri masih terus kita dalami,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).
Ia menjelaskan, pemotongan dana pusat yang mencapai Rp 219 miliar membuat struktur anggaran Kota Tasikmalaya perlu disesuaikan ulang. Belum termasuk potensi berkurangnya Bantuan Provinsi (Banprov) yang jika dikumulasikan total koreksi fiskal bisa menyentuh Rp 300 miliar.
Kondisi ini terjadi di tengah penyusunan Raperda APBD 2026 yang sebelumnya tinggal menunggu pengesahan. Namun kebijakan baru dari pusat ini otomatis membuat dokumen anggaran harus dibuka kembali untuk dikaji dari awal.
“Kita sesuaikan lagi dengan kebijakan pusat dan kondisi fiskal yang ada. Karena angkanya cukup besar, jadi mau tidak mau harus dihitung ulang secara keseluruhan,” kata Apep.
Ia memastikan TAPD akan bekerja sesuai regulasi dan menjaga agar penyesuaian anggaran tetap selaras dengan kebutuhan prioritas daerah. Meski demikian, Apep belum dapat memastikan program apa saja yang berpotensi dirasionalisasi hingga proses analisis fiskal selesai.
“Rancangan penetapan APBD Kota Tasikmalaya 2026 masih berlanjut, menunggu hasil penyesuaian menyeluruh akibat pemotongan dana dari pusat dan kondisi lainnya,” ujar Apep.
Sebagaimana diketahui, program-program yang dilaksanakan oleh Pemkot Tasikmalaya sebagian di antaranya merupakan pengajuan melalui pokir anggota DPRD. Ketika dirasionalisasikan, anggaran beberapa program bisa dipangkas.