“Mereka berada dalam posisi sulit—namun juga strategis. Jika ada pihak yang bisa mengembalikan alur komunikasi, mereka salah satunya,” tutur Nandang menjelaskan.
Selain kepala dinas, lanjut Asep, DPRD sebagai lembaga yang paling tepat secara konstitusional untuk menengahi keretakan hubungan dua pucuk pimpinan.
Alasannya, karena DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Ditambah para wakil rakyat memiliki ruang resmi untuk memanggil, mengklarifikasi, dan mempertemukan dua pejabat tersebut.
Baca Juga:Syarat-Syarat Pengajuan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kota TasikmalayaMembaca Tangga Kepangkatan Polisi dan Padanannya di Dunia Kerja: Agar Tak Salah Menilai “Level”
“DPRD berkepentingan menjaga stabilitas politik dan anggaran daerah. Jika dibiarkan terlalu lama, sejumlah program prioritas bisa tertunda dan pelayanan publik tersendat,” tegasnya.
Selain peran kepala dinas dan DPRD, sambung Nandang, sudah saatnya wakil bupati Tasikmalaya H Asep Sopari Al Ayubi turun tangan menjadi penengah.
Sebab dalam struktur pemerintahan, wakil bupati adalah figur yang paling logis menjadi penengah. Ia berada di antara Bupati dan Sekda.
“Wakil Bupati dapat melakukan pendekatan personal, informal, dan non-konfrontatif untuk: Menyatukan agenda, Mengembalikan ritme komunikasi dan bisa menjembatani instruksi agar tidak bertabrakan,” tandasnya.
Publik Dirugikan
Nandang memaparkan warga mungkin tidak melihat ketegangan itu secara langsung, tetapi mereka merasakan dampaknya di kantor pelayanan dan desa-desa.
“Karena ketika pejabat menjaga jarak, publik malah harus menanggung jarak lebih jauh untuk mendapatkan pelayanan,” paparnya.
Karena itu, rekonsiliasi bukan hanya harapan—tapi keharusan. Dan pihak yang disebut-sebut harus bergerak adalah: Para kepala dinas: sebagai jembatan teknis. DPRD: sebagai mediator formal dan Wakil Bupati: sebagai penyejuk yang berada di tengah
Baca Juga:Butuh Kerja Nyata Bukan Pencitraan Kamera, Empat Kadis Baru di Kota Tasikmalaya Dipelototi PublikAdu Kuat Jejaring Pusat: Benarkah Sekda Tasikmalaya M Zen Akan Diganti?
Jika tiga elemen ini bergerak, masih ada peluang besar hubungan dua pimpinan bisa kembali cair, dan mesin pemerintahan berjalan normal.
“Karena pada akhirnya, pekerjaan utama pemerintah bukan menjaga gengsi, melainkan menjaga rakyat,” tuturnya.
Dan publik berharap, sebelum konflik melebar, ada yang memutus kebekuan itu—dengan keberanian untuk menengahi dan kesadaran bahwa pelayanan tidak bisa menunggu. (red)