TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ada yang berubah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Suasana rapat tidak lagi mengalir, disposisi berjalan tersendat, dan koordinasi terasa dingin.
Pemicunya bukan kebijakan baru atau restrukturisasi organisasi – melainkan hubungan antara Bupati Tasikmalaya H Cecep Nurul Yakin dan Sekda Tasikmalaya H Mohamad Zen yang semakin tampak renggang.
Dua figur yang seharusnya menjadi poros komando pemerintahan kini berjalan dengan ritme masing-masing. Mereka hadir di forum yang sama tanpa saling menoleh, mengeluarkan arahan yang berbeda, bahkan terlihat menjaga jarak dalam acara resmi.
Baca Juga:Syarat-Syarat Pengajuan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kota TasikmalayaMembaca Tangga Kepangkatan Polisi dan Padanannya di Dunia Kerja: Agar Tak Salah Menilai “Level”
Para kepala dinas yang biasanya nyaman menerima instruksi kini berusaha menebak-nebak mana yang harus diikuti.
Di tengah kebekuan itu, tekanan datang dari berbagai pihak: para kepala dinas, DPRD dan Wakil Bupati disebut-sebut sebagai pihak yang paling ideal untuk menjadi penengah—agar konflik senyap ini tidak semakin dalam dan merugikan masyarakat.
Pemerhati Kebijakan Publik yang konsen terhadap Tasikmalaya, Nandang Suherman, mengungkapkan jika koordinasi antara Bupati dan Sekda adalah fondasi utama jalannya pemerintahan. Bupati menetapkan arah kebijakan, Sekda memastikan seluruh mesin birokrasi bergerak sesuai perintah.
Ketika keduanya tidak lagi berada di jalur yang sama, dampaknya langsung terasa. Mulai rapat teknis molor atau diundur, surat-surat penting tak kunjung ditandatangani,Instruksi dari atas berlapis-lapis—bak dua komando dalam satu barisan hingga Kepala dinas terjebak dalam “zona abu-abu” kebijakan
“Di sejumlah OPD, yang saya dengar kini menjadi semacam candaan pahit: Yang penting jangan salah pilih bos,” ujarnya kepada Radar.
Namun candaan itu hanyalah permukaan dari ketidaknyamanan yang lebih dalam. Menurutnya, kepala dinas adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung retaknya hubungan pimpinan.
“Setiap kebijakan harus mereka eksekusi, setiap dinamika harus mereka hadapi,” paparnya.
Baca Juga:Butuh Kerja Nyata Bukan Pencitraan Kamera, Empat Kadis Baru di Kota Tasikmalaya Dipelototi PublikAdu Kuat Jejaring Pusat: Benarkah Sekda Tasikmalaya M Zen Akan Diganti?
Untuk itu, alangkah baiknya jika para kepala dinas mengambil peran baru: menjadi penjembatan komunikasi. Dengan menyampaikan realita lapangan kepada kedua pimpinan, mendorong kembali rapat koordinasi rutin, menjadi “jalur aman” agar arahan tidak simpang siur dan meredam kepanikan ASN di level bawah.