Terkait penanganan bencana hidrometeorologi bulan ini, BPBD sudah dua kali menetapkan status tanggap darurat. Tanggapan pertama berlangsung 5—9 November, kemudian disusul tanggap darurat kedua pada 11—14 November. Setelah itu, sejak 15 November BPBD memasuki masa transisi pemulihan selama 20 hari.
“Artinya kita belum selesai. Setelah tanggap darurat, kita masuk transisi pemulihan. Kita terus melakukan layanan kepada masyarakat terdampak,” kata Ucu.
Data BPBD menunjukkan hingga 17 November terdapat 184 kejadian bencana, termasuk 32 pohon tumbang. Pada 17—18 November, laporan tambahan muncul berupa pohon tumbang baru dan rumah roboh.
Baca Juga:Syarat-Syarat Pengajuan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kota TasikmalayaMembaca Tangga Kepangkatan Polisi dan Padanannya di Dunia Kerja: Agar Tak Salah Menilai “Level”
Total rumah roboh mencapai 52 unit. Ucu mengatakan kondisi ini membutuhkan kerja ekstra dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terdampak.
“Kita punya kerja ekstra bagaimana masyarakat yang terdampak bisa kita ringankan bebannya, baik pikiran maupun psikologisnya, lewat bantuan yang kita berikan,” ujarnya.
Namun di tengah tingginya kebutuhan, anggaran BTT justru hampir habis. “BTT tinggal Rp50 juta. Angka 50 juta itu harapan bisa cair, tapi saya pesimis,” kata Ucu.
Ia berharap masih ada sisa anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat digunakan untuk memperkuat penanganan bencana selama masa transisi pemulihan.
Dengan curah hujan yang masih tinggi dan potensi bencana yang belum mereda, BPBD menilai perlunya percepatan koordinasi lintas OPD agar penanganan tetap berjalan meski ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Ucu menegaskan bahwa upaya penanganan tidak dapat berhenti hanya karena anggaran menipis, terutama ketika kebutuhan masyarakat justru meningkat. (Ayu Sabrina)