TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ekonom senior Kota Tasikmalaya, Prof Kartawan, menegaskan bahwa rencana redenominasi rupiah membutuhkan persiapan panjang dan edukasi publik yang kuat agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Ia menilai, meski secara teori redenominasi tidak berdampak terhadap kondisi perekonomian karena seluruh penyesuaian dilakukan secara proporsional, implementasinya tetap sarat tantangan teknis dan sosial yang tidak bisa diremehkan.
Prof Kartawan menjelaskan bahwa pada prinsipnya redenominasi hanya menyederhanakan angka tanpa mengubah nilai riil uang maupun barang.
Baca Juga:Wujudkan Balita Sehat, UBK Tasikmalaya Hadirkan Inovasi Pangan “Dimsum Boster”Indosat dan SMK Walang Jaya Perkuat Pembelajaran Praktis Lewat Program Kios
“Kalau itu dilakukan ada baiknya, belanja tidak perlu bawa uang banyak. Saat ini nilai rupiah dibanding negara tetangga rendah,” ujarnya kepada Radar, Kamis (13/11/2025).
Ia mencontohkan, untuk mendapatkan 1 dolar Singapura diperlukan sekitar Rp 12.860, sementara 1 ringgit Malaysia setara sekitar Rp 4.047.
“Jadi kalau rupiah diredenominasi dari Rp 1.000 menjadi Rp 1, artinya untuk dapat 1 ringgit hanya perlu 4 rupiah,” jelasnya.
Namun ia menekankan bahwa tantangan terbesar bukan pada sisi ekonomi, melainkan pada kesiapan masyarakat dan negara dalam memahami perubahan nilai tersebut.
Menurutnya, penyamaan persepsi publik membutuhkan waktu panjang agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kebingungan saat transisi berlangsung.
“Masalahnya adalah butuh waktu untuk menyamakan persepsi dan pemahaman masyarakat. Perlu edukasi yang cukup,” kata Prof Kartawan.
Selain tantangan literasi, ia juga menyoroti aspek teknis dan regulasi yang harus diselesaikan pemerintah. Redenominasi, lanjutnya, memerlukan penyusunan undang-undang baru, pembaruan infrastruktur sistem keuangan, penyesuaian mesin kasir, aplikasi pembayaran, hingga sistem administrasi di berbagai sektor.
Baca Juga:Wujudkan Sekolah Religius dan Unggul, SMK Terpadu Al Urwatul Wustha Tasikmalaya Terapkan Kurikulum Kombinasi25 Tahun Plasmacluster Sharp, Inovasi Udara Bersih yang Mengubah Dunia
“Redenominasi perlu perjalanan panjang agar tidak gagal seperti di beberapa negara. Menyusun undang-undang, menyiapkan infrastruktur, termasuk menyiapkan waktu transisi yang cukup panjang pada saat pemberlakuannya,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah juga harus siap menanggung biaya besar untuk menjalankan kebijakan ini. Anggaran tersebut diperlukan untuk proses sosialisasi, pencetakan uang baru, pelatihan, serta penyesuaian sistem akuntansi dan pembukuan.
“Biaya yang harus dikeluarkan juga pasti besar, perlu bermiliar-miliar,” jelasnya. (Fitriah Widayanti)