Andri juga menekankan pentingnya perjanjian kerja bersama (PKB) yang setara antara buruh dan perusahaan.
“PKB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan alat perjuangan utama bagi peningkatan kesejahteraan buruh,” tegasnya.
Menjelang 2026, SPSI Garut menuntut kenaikan upah sebesar 10 hingga 13 persen.
“Menuntut kenaikan upah yang wajar sebesar 10–13 persen sesuai amanat putusan MK 168 yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebutuhan hidup layak, dan indeks tertentu,” katanya.
Baca Juga:Rahasia Jabatan Abadi di Kota Tasikmalaya: Ketika Kursi Lebih Setia dari Kepala Daerah!54 Orang Terluka dalam Insiden Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Sebagian Besar Pelajar
Ia menambahkan, perjuangan buruh untuk upah layak bukan sekadar soal angka, melainkan harga diri manusia.
“Upah adalah pembeda antara buruh dan budak. Negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera, dan kesejahteraan itu dimulai dari upah layak,” ujarnya.
Dari sisi dunia usaha, Wakil Ketua II Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Garut, Damar Jati Adhi Nugraha, menilai persoalan pengangguran bukan karena kurangnya lapangan kerja, melainkan ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
“Persoalan pengangguran di Garut bukan hanya soal kurangnya lapangan kerja, tetapi lebih pada ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industrinya sendiri,” katanya.
Menurutnya, industri modern menuntut tenaga kerja dengan keterampilan teknis, digital, dan soft skill yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Artinya, lapangan kerja memang ada, tetapi banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis, digital, dan soft skill yang sesuai dengan kebutuhan pasar,” ujarnya.
Ia menyebut penyelesaian masalah ini memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.
Baca Juga:2 Pipa PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya Putus Akibat Longsor, Pasokan Air ke Beberapa Wilayah Ditutup SementaraKadis Abadi Nan Jaya! Kursi BKPSDM Tak Pernah Tergoyahkan Setelah Lima Kepala Daerah Berganti
“Jika tiga elemen ini bergerak dalam ritme yang sama, angka pengangguran akan turun secara berkelanjutan dan ekonomi daerah ikut terangkat,” katanya.
Damar menegaskan Apindo siap berkolaborasi.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha agar iklim kerja di Garut semakin produktif, kompetitif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Agi Sugiana)