GARUT, RADARTASIK.ID – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Garut menurun dari 6,96 persen pada 2024 menjadi 6,54 persen pada 2025, atau turun sekitar 0,42 persen.
Meski begitu, angka pengangguran masih tergolong tinggi dan membutuhkan kerja sama lintas sektor untuk menurunkannya lebih jauh.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, Muksin, mengatakan upaya menurunkan angka pengangguran memerlukan kolaborasi multisektoral, mulai dari investasi, penguatan UMKM, hingga pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga:Rahasia Jabatan Abadi di Kota Tasikmalaya: Ketika Kursi Lebih Setia dari Kepala Daerah!54 Orang Terluka dalam Insiden Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Sebagian Besar Pelajar
“Bagaimana mungkin kita menggenjot investasinya, kemudian kita mendorong pertumbuhan UMKM, kemudian juga pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap angka pengangguran,” ucapnya, Minggu (9/11/2025).
Ia menambahkan, saat ini hanya sekitar 50 persen pencari kerja yang terserap pasar tenaga kerja. Dari angka tersebut, sebagian besar masih memerlukan kemampuan dasar.
“Ternyata di antara yang 50 persen itu kebanyakan minimal itu harus memiliki kemampuan dasar atau skill dasar,” katanya.
Untuk mengatasi hal itu, Disnakertrans terus mengadakan pelatihan, seperti bahasa Inggris, digital marketing, pengelolaan ikan, hingga bimtek tata kelola lembaga pelatihan kerja (LPK).
Pihaknya juga aktif menyebarkan informasi lowongan kerja dan memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan melalui job matching serta pelatihan berbasis kompetensi di BLK.
Sektor industri Garut didominasi oleh pertanian dan agroindustri, namun industri kreatif seperti kerajinan kulit dan UMKM juga berperan besar dalam perekonomian daerah.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Garut, Andri Hidayatulloh, menilai kesejahteraan buruh masih jauh dari layak.
Baca Juga:2 Pipa PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya Putus Akibat Longsor, Pasokan Air ke Beberapa Wilayah Ditutup SementaraKadis Abadi Nan Jaya! Kursi BKPSDM Tak Pernah Tergoyahkan Setelah Lima Kepala Daerah Berganti
“Meski mendapat akses fasilitas kesehatan namun upah yang kami terima masih sangat rendah, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya.
Ia menyoroti masih banyak buruh kontrak yang mudah terkena pemutusan hubungan kerja.
“Buruh selalu ditakut-takuti dengan narasi seolah-olah kalau upah naik, nanti perusahaan bangkrut, buruh di-PHK. Narasi itu terus diulang agar buruh diam dan menerima upah murah,” katanya.
Menurutnya, kenaikan upah justru mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Ketika buruh sejahtera, konsumsi meningkat, produksi bertumbuh, dan usaha kecil ikut hidup,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa menekan upah tidak menyelamatkan ekonomi, melainkan memperlambatnya.