Reaktivasi Stasiun Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Harus dengan Penghitungan Matang, Ini Kata DPRD

Stasiun Rajapolah Tasikmalaya
Suasana Stasiun Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya terlihat sepi, rencananya pemda akan mereaktivasi stasiun tersebut, Selasa 4 Oktober 2025. (Istimewa For Radartasik.id)
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk mengaktifkan kembali Stasiun Rajapolah.

Reaktivasi tersebut dinilai penting dalam memperkuat konektivitas transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H Gumilar Akhmad Purbawisesa, mengatakan secara prinsip pihaknya sepakat bahwa pengoperasian kembali Stasiun Rajapolah sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga:Hadirkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang Modern, Inovasi E-GIFT Jadi SolusinyaDinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Gerak Cepat Lakukan Perbaikan di Ruas Jalan Salopa-Manonjaya

“Tentu demi kemajuan daerah dan peningkatan PAD, kami sangat mendukung langkah pemerintah,” ujar Gumilar, Jumat 7 November 2025.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa rencana tersebut harus melalui perencanaan dan perhitungan yang matang. Mengingat pengelolaan stasiun berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan melalui PT KAI, pemerintah daerah harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Reaktivasi ini jangan hanya sekadar membuka stasiun. Harus ada dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kontribusi PAD di masa mendatang,” ujarnya.

“Jangan sampai muncul persoalan baru setelah stasiun aktif kembali. Maka perencanaan harus matang,” tambahnya.

Sebelumnya, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menyampaikan bahwa Pemkab sudah mengirimkan proposal resmi kepada Kementerian Perhubungan. Bahkan tim dari kementerian disebut sudah melakukan survei awal ke lokasi.

Saat ini, Pemkab menunggu agar rencana tersebut dapat masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS). “Kita hanya bisa mengusulkan. Keputusan tetap di pemerintah pusat,” kata Cecep.

Selain menyiapkan pengajuan administratif, Pemkab juga merencanakan penataan ruang di sekitar stasiun. Beberapa bangunan fasilitas publik seperti kantor kecamatan dan sekolah dasar yang berada di zona akses akan direlokasi untuk menyediakan ruang parkir, jalur masuk, serta penataan kawasan penunjang aktivitas penumpang.

Baca Juga:Pastikan Tenaga Kerja Terlindungi Jaminan Sosial, Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Sosialisasi Peraturan DaerahTak Bisa Hanya Fokus Jalan, Komisi III Sentil Bupati Tasikmalaya: Jangan Lupakan Pelayanan Dasar Lainnya!

Cecep menjelaskan, peluang ekonomi dari reaktivasi stasiun cukup besar. Selain mempercepat mobilitas warga, akses ke sejumlah destinasi wisata termasuk Gunung Galunggung menjadi lebih mudah sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan.

“Kalau kunjungan wisata meningkat, UMKM, pedagang oleh-oleh, dan pelaku ekonomi lokal lainnya juga akan merasakan dampaknya. Perputaran ekonomi akan hidup,” ujarnya.

0 Komentar