“Tujuan baik harus dibarengi konsep matang yang menutup celah kepentingan. Kalau tidak, yang lurus bisa jadi bengkok,” ujarnya menegaskan.
Ia berharap Wali Kota Tasikmalaya segera mengambil langkah tegas untuk meredam kegaduhan dan mengembalikan kepercayaan publik.
“Selesaikan segera persoalan ini. Tunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya serius melakukan reformasi birokrasi demi percepatan pembangunan dan kemajuan daerah,” katanya.
Baca Juga:Sidang Perdana di PN Bandung, Endang Juta Ngaku Sakit LambungPengusaha Hotel di Tasikmalaya Turut Cemaskan Dampak Pemangkasan TKD
Lebih jauh, Asep mengingatkan bahwa dalam pengisian jabatan teknis, terutama di Eselon III dan IV, sudah sewajarnya kepala dinas dilibatkan. Pasalnya ini berkaitan dengan pasukan yang akan dipimpin dalam melaksanakan kebijakan kepala daerah.
“Memang tak ada aturannya, tapi eloknya, ada komunikasi agar tercipta chemistry antara pimpinan dan bawahannya. Kalau tidak, sulit menyukseskan visi-misi wali kota,” ungkapnya.
Ia menegaskan, manajemen talenta yang dijalankan dengan benar bisa menjadi pilot project bagi daerah lain dalam menciptakan rotasi-mutasi yang lebih objektif, transparan, dan bebas praktik negatif.
“Jangan sampai proses ini justru menurunkan wibawa para akademisi yang sudah bersusah payah membangun sistem. Wali kota perlu refleksikan fenomena yang terjadi ini,” pungkasnya. (Firgiawan)