PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Kabupaten Pangandaran, yang dikenal dengan pesona pantainya, ternyata juga memiliki potensi ancaman bencana yang serius.
Setidaknya ada 22 desa di enam kecamatan yang berisiko tinggi terhadap bencana gempa dan tsunami, berdasarkan pemantauan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran.
Desa-desa di Pangandaran ini tersebar di Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak.
Baca Juga:Cuaca Ekstrem, Warga Langkaplancar Pangandaran Meninggal Terbawa Arus Sungai CijahaDisangka Tersesat di Cagar Alam Pananjung Pangandaran, Wisatawan Asal Tangerang Ternyata Sudah Pulang ke Rumah
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Untung Saeful Rokhman, menjelaskan, beberapa desa di wilayah Kabupaten Pangandaran memiliki potensi rawan tsunami, yang membuat upaya mitigasi menjadi sangat penting.
BPBD saat ini sudah mengoperasikan Early Warning System (EWS) di lima titik strategis untuk mendeteksi gelombang tsunami.
”Termasuk yang di Kantor Telkom, kecamatan dan Bojongsalawe,” jelasnya kepada Radartasik.id, Rabu, 5 November 2025.
Sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan, BPBD melaksanakan uji coba rutin setiap tanggal 26, di mana sistem EWS dibunyikan untuk memastikan alat tersebut berfungsi dengan baik.
Namun, ada beberapa wilayah, seperti Batukaras, Legokjawa, dan Madasari, yang belum dilengkapi dengan EWS.
Untung mengungkapkan, hal ini menjadi perhatian khusus dan pekerjaan rumah bagi BPBD untuk mengupayakan pengadaan sistem peringatan dini di lokasi-lokasi tersebut.
Selain BPBD, pihak kepolisian juga aktif dalam mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana.
Baca Juga:Pangandaran Dapat WDP 3 Tahun Berturut-turut, Sarasa Institute Desak Kemendagri Tindaklanjuti Temuan BPK Hanya 5 yang Ingin Kuliah, Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik di SMKN 2 Pangandaran Terkendala Komputer
Kapolres Pangandaran, AKBP Andri Kurniawan, mengungkapkan, pihaknya telah melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana yang melibatkan lebih dari 400 personel gabungan, termasuk dari Basarnas, TNI, dan BPBD.
Apel tersebut bertujuan untuk menunjukkan kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana alam, terutama menjelang akhir tahun yang diprediksi akan meningkatkan jumlah wisatawan.
Andri juga menjelaskan, koordinasi antara instansi terkait menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana.
Dengan peralatan yang memadai dan kerjasama yang baik, pihaknya siap merespons cepat jika terjadi keadaan darurat.
Untuk memastikan keamanan pengunjung wisata, patroli rutin juga dilaksanakan di sepanjang pantai, terutama saat akhir pekan, dan rencana pendirian posko tanggap bencana di polres akan mempercepat respons terhadap situasi darurat. (Deni Nurdiansah)