Adapun terkait draft KUA PPAS APBD 2026, dia membenarkannya sudah diterima oleh DPRD.
“Iya sudah masuk, dan kita sudah pra pembahasan, sudah ditelaah karena APBD 2026 ini agak berbeda dengan APBD sebelumnya,” terang Erry.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ami Fahmi ST, juga tampaknya mendukung langkah bupati tersebut.
Baca Juga:Dana Transfer Dipangkas, TPP ASN Priangan Timur Terancam PemotonganSoal Pinjaman Pemkab Tasik Rp 230 M, Hj Nurhayati Effendi: Hati-Hati Terpeleset!
“ASN juga harus ikut berempati, dengan adanya pengurangan dana transfer ke daerah Rp 312 miliar,” ungkap Ami dalam wawancara akhir pekan kemarin.
Menurut Ami, pengurangan TPP menjadi support para ASN kepada pemerintah daerah dalam mengatasi kondisi keuangan yang menurun. Namun ia berharap pemotongan tersebut tidak mengurangi etos kerja dari masing-masing ASN.
“Malah harus meningkatkan kinerja bagaimana agar Kabupaten Tasikmalaya bisa melepaskan diri dari ketergantungan dana transfer pusat,” kata Ami.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lain untuk menutup kekurangan anggaran. Seperti dari potensi wisata, pajak kendaraan bermotor (PKB), aset daerah di wilayah kota termasuk potensi daerah lainnya.
“Jadi DPRD juga sudah membuat rencana dan skema yang sudah didiskusikan dengan eksekutif seperti apa solusi dan langkahnya, agar TPP ASN ini bisa kembali normal, dan tidak ada pemotongan lagi,” terang dia.
Diberitakan sebelumnya, kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) ini berdampak pada para aparatur sipil negara (ASN). Seorang ASN Pemkab Tasikmalaya yang enggan disebut namanya mengaku penghasilannya berkurang cukup besar. Ia mendapat gaji pokok Rp 2,4 juta per bulan dan TPP Rp 1,7 juta.
“Kalau SK PNS saya, sudah dijaminkan ke BJB. Jadi gaji yang saat ini diterima Rp 1,4 juta per bulan. Gaji yang Rp 1 jutanya untuk cicilan rumah sudah ke perbankan,” ujarnya.
Baca Juga:Warga Sinagar Kabupaten Tasikmalaya Gelar Doa Bersama untuk Endang JutaUsai Dilimpahkan ke Kejari Bandung, Bos Pasir Galunggung Kini Dititip di Lapas Kebonwaru
Dari TPP, hanya Rp 700 ribu yang diterima karena Rp 1 juta dipotong untuk angsuran koperasi.
“Jadi kalau nanti TPP dipotong 10 persen, saya hanya menerima Rp 630 ribu per bulan,” tambahnya.
Total penghasilannya kini hanya sekitar Rp 2 juta per bulan.