Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antar-dinas yang seharusnya bisa bersinergi, bersama-sama menangani masalah banjir.
“Persoalan banjir itu lintas sektor — bukan hanya urusan PU, tapi juga tata ruang, lingkungan hidup, dan kebersihan. Kalau koordinasi lemah dan hanya bergerak setelah viral di media sosial, itu artinya manajemen krisis belum jalan.” tuturnya.
Dalam pandangannya, Pemkot perlu segera melakukan audit drainase kota secara menyeluruh, termasuk meninjau ulang izin bangunan di kawasan padat seperti HZ Mustofa, Cihideung, dan sekitarnya.
Baca Juga:Dana Transfer Dipangkas, TPP ASN Priangan Timur Terancam PemotonganSoal Pinjaman Pemkab Tasik Rp 230 M, Hj Nurhayati Effendi: Hati-Hati Terpeleset!
“Selama perencanaan kota masih berbasis reaksi, bukan proyeksi, Tasikmalaya tidak akan pernah bebas dari genangan air,” tambahnya.
Sebagai penutup, Nurhayati menegaskan bahwa masalah seperti ini bukan hanya soal air yang meluap, tapi cermin dari bagaimana pemerintah memperlakukan kotanya sendiri.
“Kalau pusat kota saja tidak bisa dikelola dengan baik, bagaimana dengan wilayah pinggiran yang tidak terlihat kamera? Ini soal keadilan ruang dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap warganya,” tandasnya. (red)