Politisi yang juga Ketua DPC PKB Kota Tasikmalaya ini menelaah persepsi publik terhadap hasil pelantikan wajar bila tak sepenuhnya sejalan dengan kenyataan di internal.
“Kadang publik berpikir si A pantas di posisi ini, tapi komite menilai dari sisi integritas dan dedikasi di lapangan. Soal ada titipan atau tidak, itu konteks lain. Tapi tentu keputusan akhir tetap di wali kota, dengan rekomendasi komite,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan, hasil dari pelantikan ini baru bisa diuji dalam 3–6 bulan ke depan. Durasi tersebut jadi ajang pembuktian untuk para pejabat baru untuk menjadi solusi di tengah persoalan fiskal.
Baca Juga:Palu, Janji dan Pokir! Cerita di Balik Disepakatinya Pinjaman Bupati Tasikmalaya Rp 230 MiliarSistem Drainase Kota Buruk, Pemkot Tasikmalaya Tak Juga Peka
“Tantangan besar sekarang bukan soal jabatan, tapi bagaimana pejabat baru bisa berinovasi di tengah kondisi fiskal yang sedang seret. Kalau tetap bisa produktif tanpa banyak anggaran, baru itu bukti keberhasilan sistem talenta,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Dodo Rosada mengaku pihaknya masih menunggu pembuktian sistem baru tersebut.
“Kita lihat saja beberapa bulan ke depan. Apakah hasil dari manajemen talenta benar-benar efektif. Apalagi, untuk eselon III dan IV saya dengar belum sepenuhnya menerapkan merit system secara menyeluruh,” ujarnya.
Dodo menambahkan, transisi menuju sistem yang benar-benar objektif memang tidak bisa instan.
“Butuh waktu dan komitmen agar seleksi tidak lagi berbau pesanan, tapi murni berdasar kinerja,” tutur Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.
Ke depan, para pejabat yang baru dilantik akan menjadi wajah pertama dalam pembuktian sistem ini, apakah benar meritokrasi berjalan, atau sekadar nama baru untuk mekanisme lama yang dikemas ulang. (red/igi)