Kebijakan pemotongan TKD ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat mulai meragukan kemampuan daerah dalam mengelola anggaran dengan benar, dan Kabupaten Pangandaran adalah salah satu contoh nyata dari fenomena ini.
Sarasa Institute tidak hanya meminta Kemendagri untuk menindaklanjuti temuan ini, tetapi juga mendesak agar kementerian bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum untuk menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan keuangan daerah yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi.
Tedi Yusnanda menegaskan, tindakan administratif semata tidak cukup untuk mengatasi masalah ini, dan perlu ada langkah-langkah korektif yang lebih tegas, termasuk penegakan hukum yang transparan.
Baca Juga:Sepenggal Cerita Bergantinya Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen Windiyatno ke Mayjen Bangun NawokoPanduan Lengkap Desain Teras Rumah Minimalis yang Estetik dan Fungsional
Selain itu, lembaga ini juga menyarankan agar dilakukan reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan internal di tingkat daerah.
Dengan kapasitas birokrasi yang lebih kuat dan sistem pengawasan yang lebih baik, diharapkan daerah-daerah seperti Pangandaran tidak terjebak dalam siklus opini WDP dan kesalahan pengelolaan anggaran yang merugikan masyarakat.
Meskipun temuan dan desakan ini telah disampaikan, Bupati Pangandaran, Hj Citra Pitriyami, memilih untuk tidak memberikan tanggapan lebih lanjut.
Saat diminta komentar, ia menyatakan bahwa masalah tersebut bukan merupakan bagian dari masa kepemimpinannya, meskipun predikat WDP ini tercatat pada masa pemerintahannya.
”Saya tidak akan berstatemen karena itu bukan masa kepemimpinan saya,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, sebelum Citra dilantik menjadi Bupati Pangandaran pada 20 Februari 2025, Pangandaran berada di bawah kepemimpinan Jeje Wiradinata.
Jeje tercatat sebagai Bupati Pangandaran selama dua periode yakni 17 Februari 2016 hingga 17 Februari 2021 dan 26 Februari 2021 hingga 20 Februari 2025. (Deni Nurdiansah)