“Akibat kasus itu, pembebasan lahan agak terhambat karena harus berproses di pengadilan. Kita tidak bisa kembali menganggarkan sebelum ada putusan tetap. Akhirnya, pembangunan fisik jalan tetap dilanjutkan pada lahan yang sudah dibebaskan, sementara enam bidang lahan lainnya dilewati dulu,” jelas Budi.
Barulah pada tahun 2020, setelah kasus tersebut inkrah, pembebasan lahan kembali berjalan. Di saat yang sama, pembangunan fisik jembatan dan flyover mulai dilanjutkan.
Soal pembiayaan proyek besar ini, Pemkot Tasikmalaya tidak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah. Budi menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya kala itu hanya sekitar Rp 400 miliar, sehingga mustahil jika seluruh pembiayaan diambil dari APBD.
Baca Juga:Rotasi Mutasi ASN di Kota Tasikmalaya Sisakan Tanya, Murni Hasil Kajian?Palu, Janji dan Pokir! Cerita di Balik Disepakatinya Pinjaman Bupati Tasikmalaya Rp 230 Miliar
“Jembatan Ciloseh panjang sekali, sekitar 200 meter. Kalau mau dibangun pakai APBD Kota, berat sekali. Makanya kita ajukan bantuan ke Provinsi dan Pusat,” katanya.
Dari pengajuan itu, pemerintah provinsi menyetujui bantuan senilai Rp30 miliar untuk pembangunan flyover. Sementara pembangunan fisik jembatan Ciloseh akhirnya disetujui oleh pemerintah pusat dengan total dana Rp 116 miliar, dari proposal awal sebesar Rp 200 miliar.
Pembangunan sempat tertunda akibat pandemi Covid-19, yang menyebabkan target penyelesaian 2020 mundur dua tahun. Namun, proyek tetap dilanjutkan hingga tuntas di masa berikutnya.
Kini, setelah serangkaian pembangunan jembatan dan flyover rampung, tahap akhir berupa penyambungan jalan di sisi Lanud tengah dikebut.
Bila seluruh proses administrasi dan serah terima rampung, Jalan Lingkar Utara akan benar-benar tersambung dari Lanud Wiriadinata hingga Karangresik—menjadi jalur alternatif utama yang diharapkan mampu menekan beban lalu lintas pusat kota. (Ayu Sabrina)