“Kami meminta agar pemutusan kerja sama ini tidak ditahan, karena ini adalah hak kami sebagai penerima manfaat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa informasi yang beredar di lapangan menyebutkan bahwa Dapur Welas Asih mengalami overload, sementara kebijakan baru dari pusat membatasi jumlah peserta MBG untuk masing-masing dapur.
“Jika memang ada kuota berlebih, seharusnya ada ruang bagi sekolah untuk beralih ke dapur yang lebih dekat,” ujarnya.
Baca Juga:Hadirkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang Modern, Inovasi E-GIFT Jadi SolusinyaDinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Gerak Cepat Lakukan Perbaikan di Ruas Jalan Salopa-Manonjaya
Ketua SPPG Dapur Welas Asih, Muhamad Firdaus, membenarkan adanya permintaan pemutusan kerja sama tersebut dari MI Terpadu Cintaraja. “Iya, benar, pihak sekolah mengajukan permintaan itu,” singkat Firdaus.
Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tasikmalaya, Drs Nana Heryana MM, menjelaskan bahwa Satgas MBG tingkat kabupaten memiliki tugas untuk mempercepat pelaksanaan dan distribusi MBG di daerah.
Ia menambahkan bahwa apabila ada sekolah yang ingin pindah ke dapur lain, hal tersebut akan diserahkan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertindak sebagai koordinator wilayah di tingkat kabupaten.
“Karena ada perjanjian antara dapur SPPG dengan pihak sekolah, kami tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan atau mencabut kontrak tersebut, itu merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Nana.
Nana juga menegaskan bahwa jika ada keluhan terkait distribusi MBG, Satgas MBG di tingkat kecamatan atau kabupaten dapat menampungnya dan menyampaikan kepada BGN.
“Namun hingga saat ini, kami belum menerima laporan dari sekolah mengenai permintaan untuk pindah dapur,” tambah Nana.
Pihak sekolah diharapkan dapat berdiskusi langsung dengan SPPG dan SPPI untuk menyelesaikan persoalan ini. “Silahkan untuk berdiskusi langsung antara pihak sekolah dengan dapur SPPG yang ada,” tutup Nana. (dik)