“Kalau buat aku sih tidak jadi masalah karena sebentar lagi mau pensiun di tahun depan,” ujarnya, menambahkan.
Demikian juga di Kota Tasikmalaya, beberapa pegawai yang enggan disebut namanya mengaku mulai waswas dengan kemungkinan turunnya tunjangan kinerja atau insentif bulanan.
“Kalau efisiensinya sampai ke tunjangan, jelas terasa sekali. Kami khawatir daya beli pegawai turun, sementara kebutuhan harian terus naik,” ujar seorang ASN di lingkungan sekretariat daerah.
Baca Juga:Soal Pinjaman Pemkab Tasik Rp 230 M, Hj Nurhayati Effendi: Hati-Hati Terpeleset!Warga Sinagar Kabupaten Tasikmalaya Gelar Doa Bersama untuk Endang Juta
ASN lainnya, menyebut sejumlah kegiatan yang semula menjadi tambahan penghasilan mulai dikurangi.
“Dulu ada beberapa kegiatan rapat atau pelatihan yang lumayan menambah penghasilan, sekarang hampir semua ditahan. Kami bisa maklum kondisi fiskal berat, tapi tetap saja terasa imbasnya,” tutur salah seorang pegawai di dinas teknis.
Meski begitu, sebagian ASN tetap berusaha memahami langkah pemerintah.
“Selama efisiensi ini dijalankan merata dan bukan hanya untuk kalangan bawah, kami bisa menerima. Yang penting tidak ada kesan pilih kasih,” ungkap pegawai lainnya yang berdinas di kecamatan.
Di Pangandaran, salah seorang PNS yang enggan namanya dikorankan menyampaikan kekhawatiranya terkait potensi berkurangnya TPP.
“Ya kan selama ini kalau TPP itu dari APBD juga kadang telat, sementara dana transfer katanya mau dipangkas, ya pasti kena imbas,” katanya kepada Radar Sabtu (1/10/2025).
Ia mengatakan, banyak PNS yang menggadaikan SK ke bank, hidupnya sangat tergantung pada TPP.
“Gak kebayang sih tahun depan gimana, ya mudah-mudahan ada solusi, jangan tunjangan ASN yang jadi korban,” keluhnya.
Baca Juga:Usai Dilimpahkan ke Kejari Bandung, Bos Pasir Galunggung Kini Dititip di Lapas KebonwaruMasih Tak Percaya Bos Pasir Galunggung Ditahan, Netizen: Maenyak Loba Duit Dipenjara?
Sementara itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) di Kabupaten Pangandaran berharap kebijakan itu tidak berdampak pada gaji mereka.
Koordinator ASN PPPK Kabupaten Pangandaran, Asep Dudi Priadi, mengaku tidak mempermasalahkan pemangkasan TKD selama hal tersebut tidak berimbas pada terhambatnya gaji.
“Yang terpenting, jangan sampai gaji ASN PPPK ikut dipangkas, karena hal itu akan berdampak langsung terhadap kinerja kami di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, ASN PPPK di Pangandaran akan tetap bekerja secara profesional sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.