TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Setiap pagi, kantor-kantor pemerintah daerah selalu ramai. Suara absensi, tumpukan berkas, dan langkah cepat para pegawai jadi pemandangan biasa.
Tapi di balik ritme yang tampak tenang itu, ada sesuatu yang mulai bergolak: kekhawatiran. Kabar pemangkasan TKD hingga tergerusnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berhembus kencang.
Dan seperti kabar buruk lainnya, ia tak datang dengan penjelasan. Hanya rumor yang bergulir di antara meja-meja kerja, dan rasa cemas yang tak terucap.
Baca Juga:Soal Pinjaman Pemkab Tasik Rp 230 M, Hj Nurhayati Effendi: Hati-Hati Terpeleset!Warga Sinagar Kabupaten Tasikmalaya Gelar Doa Bersama untuk Endang Juta
Bagi sebagian ASN, TKD bukan sekadar tunjangan. Ia adalah napas kedua setelah gaji pokok yang tak banyak berubah bertahun-tahun.
Ketika kabar pemangkasan muncul, banyak yang diam tapi dalam diam itu, mereka menghitung ulang: cicilan, biaya sekolah, belanja rumah.
Apalagi, di tengah tuntutan kinerja dan target pelayanan, mereka tetap bekerja. Karena loyalitas bagi sebagian ASN bukan sekadar soal jabatan, tapi panggilan hati. Namun siapa pun tahu, panggilan itu tak bisa menutup rasa waswas yang perlahan tumbuh.
Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) membuat pemda harus memutar otak untuk mengefisienkan anggaran. Priangan Timur —wilayah yang menurut DJP Kemenkeu 85 persen APBD-nya bergantung pada TKD— termasuk paling besar mengalami pemotongan.
Kota Tasikmalaya mengalami pemangkasan hingga Rp 220 miliarpada 2026. Kemudian Kabupaten Tasikmalaya 312 miliar, Kabupaten Garut sekitar Rp 436 miliar, Kabupaten Ciamis Rp 174 miliar, Kota Banjar Rp 160 miliar dan Kabupaten Pangandaran Rp 144 miliar.
Untuk mengatasi kekurangan anggaran, pemerintah daerah telah mengungkapkan sejumlah rencana penghematan. Mulai dari pengurangan perjalanan dinas, pemangkasan anggaran makan minum, mengevaluasi program, hingga memangkas TPP pegawai.
Kabupaten Tasikmalaya misalnya, berencana melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai sektor, terutama belanja pegawai dan dinas.
Baca Juga:Usai Dilimpahkan ke Kejari Bandung, Bos Pasir Galunggung Kini Dititip di Lapas KebonwaruMasih Tak Percaya Bos Pasir Galunggung Ditahan, Netizen: Maenyak Loba Duit Dipenjara?
“Belanja dinas atau pagu indikatif dinas juga dikurangi setengahnya. Jadi belanja dinas hanya 50 persen,” ujar Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin beberapa waktu lalu.
Selain itu, tunjangan penghasilan pegawai (TPP) eselon II ke bawah turut dipangkas 10 persen. Pemerintah juga meniadakan belanja modal baru dan menargetkan efisiensi sebesar Rp 250 miliar pada 2025 serta Rp 122 miliar pada 2026.