Pengawasan Independen dan Evaluasi Tahunan
Hj Nurhayati pun menjelaskan jika proyek yang didanai utang publik tidak boleh hanya cepat, tapi juga bermutu dan berkelanjutan.
Selain harus ada mekanisme audit terbuka, laporan kinerja tahunan, dan evaluasi kualitas fisik pekerjaan yang bisa diakses publik.
“Tanpa sistem kontrol semacam itu, pembangunan berisiko menjadi proyek jangka pendek yang meninggalkan beban panjang,” ucap Calon Wali Kota Tasikmalaya 2024-2029 itu.
Baca Juga:Warga Sinagar Kabupaten Tasikmalaya Gelar Doa Bersama untuk Endang JutaUsai Dilimpahkan ke Kejari Bandung, Bos Pasir Galunggung Kini Dititip di Lapas Kebonwaru
Pinjaman daerah, kata Hj Nurhayati, dapat menjadi instrumen pembangunan yang sah dan produktif asalkan dikelola dengan disiplin fiskal, kehati-hatian, dan kejujuran.
Transparansi dan integritas adalah kunci agar pinjaman ini menjadi warisan kemajuan, bukan beban generasi berikutnya.
“Tasikmalaya membutuhkan keberanian dalam membangun, tetapi juga ketelitian dalam mengelola keuangan publik. Keberanian tanpa kehati-hatian hanya akan meninggalkan utang, bukan kemajuan,” tandasnya. (red)