PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti berbagai persoalan di Kabupaten Pangandaran, mulai dari tata kelola objek wisata, kebersihan, hingga infrastruktur, saat kegiatan “Abdi Nagri Nganjang Ka Warga” Sabtu (25/10/2025) malam.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Pangandaran dari Fraksi PKB, Otang Tarlian, mengakui bahwa Pemkab memang harus terus berbenah, terutama dalam menata objek wisata Pantai Pangandaran.
“Sekarang memang sedang mengawali penataan tersebut, salah satunya dari penataan parkirnya dulu. Tetapi memang banyak hal yang harus kita tata, kelola, dan perbaiki. Apa yang dilontarkan Pak KDM, kita akui masih terjadi di Pangandaran,” katanya saat dihubungi Radar, Senin (27/10/2025).
Baca Juga:Sindiran Gubernur Jabar untuk Pangandaran: Wajah Bupati Glowing Tapi Wilayahnya Banyak Sampah BerserakanGuru Ikut Bimtek, Siswa Belajar Mandiri Tiga Hari, Orang Tua Keluhkan Dampak Pelatihan KKG di Bungursari!
Ia menegaskan, pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat harus bergotong royong menata pariwisata, kebersihan, serta ketertiban.
“Pemkab Pangandaran harus punya target dan cara untuk menata. Begitu pula dengan pelaku usaha wisata, harus punya kesadaran yang sama untuk ikut berpartisipasi,” ujarnya.
Otang juga menyoroti perilaku sebagian pedagang yang masih “menggetok harga” kepada wisatawan.
“Harus punya kesadaran antar pedagang itu, sama-sama punya standar harga yang disepakati,” ucapnya.
Ia mengingatkan agar wisatawan tidak dibuat kapok akibat harga mahal dan kondisi wisata yang semrawut.
“Harusnya dibikin betah dan mau balik lagi ke Pangandaran. Jangan sampai dibikin kapok, udah harganya mahal, pantainya tidak tertata rapi, sehingga ekspektasi mereka tidak tercapai,” tegasnya.
Otang menilai kritik dari Gubernur harus diterima sebagai masukan membangun.
“Ketegasan dari Pemkab Pangandaran dalam penataan itu harus,” katanya.
Ia menambahkan, penataan pariwisata harus dimulai dari perencanaan yang matang.
Baca Juga:Polda Jabar Benarkan Bos Pasir Galunggung Sudah Ditahan Sejak Lama, Berkas Kasusnya Sudah P21Pesan 'Bongkar' Apa yang Ingin Disampaikan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra?
“Perencanaan ini harus darimana? Ya dari kajian dulu, dari lingkungannya, tata letaknya, sistem perekonomian yang ada di objek wisata. Semua kajian ini menjadi dasar untuk mengatur tata kelola pariwisata,” ujarnya.
Menurutnya, penataan perlu dilakukan secara terukur dan berjangka panjang.
“Saya menginginkan pembangunan di kawasan wisata ini tidak hanya dilakukan untuk satu sampai dua tahun saja, tapi untuk 10 tahun ke depan,” ucapnya.