Meski begitu, Asep mengingatkan batasan peran tetap harus dijaga. Istri Wali Kota tidak seharusnya terlibat dalam penentuan jabatan birokrasi, urusan proyek anggaran atau Instruksi kepada ASN.
“Campur tangan seperti itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan citra negatif pemerintahan. Ketika peran sosial dijalankan dengan baik, maka citra pemerintah akan menguat. Tetapi bila melewati batas, justru dapat merusak kepercayaan,” tegasnya.
Kesimpulannya, peran istri Wali Kota Tasikmalaya berada pada ruang sosial dan kemasyarakatan yang sangat penting. Dalam mendampingi, mengayomi, menguatkan program sosial dan menjadi teladan moral bagi masyarakat.
Baca Juga:Persikotas Luncurkan Jersey dan Skuat Anyar, Target Lolos Liga 3 NasionalSkuat Cilik Sepak Bola Kota Tasikmalaya Siap Berlaga di Jakarta International Stadium
“Jika dilakukan dengan sederhana, rendah hati, dan penuh empati, kehadirannya akan menjadi kekuatan yang memperindah dan memanusiakan wajah pemerintahan Kota Tasikmalaya,” tandasnya. (K13)