KH Nono menyebut, selepas HSN tahun ini, pihaknya berencana merumuskan langkah bersama pemerintah kota.
“Insyaallah setelah HSN kami akan membahas itu dengan Pak Wali Kota dan Kadis PU. Sudah kontekan, supaya ada langkah konkret untuk meninjau kondisi pesantren di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Raden Diky Chandra, menanggapi harapan tersebut dengan semangat kolaboratif. Ia mengakui kondisi fiskal pemerintah saat ini memang terbatas, tetapi membuka ruang dialog untuk mencari jalan keluar bersama.
Baca Juga:HUT Presiden Prabowo dan Kota Tasik Jadi Momentum Pengingat Perjuangan Gerindra Jawa Barat!Minta Dukungan Pembinaan, Sekolah Sepak Bola di Kota Tasikmalaya ini Silaturahmi ke DPRD
“Ya nanti kita cari solusi, duduk bersama. Memang sekarang efisiensi sedang dilakukan karena kebijakan pusat dan kemampuan fiskal kita. Tapi kita harus tetap bersyukur dan membenahi diri,” kata Diky.
Ia juga menyinggung kembali gagasan One Pesantren One Product (OPOP) yang pernah ia rancang, sebagai upaya agar pesantren tidak hanya menjadi pusat ilmu, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal.
“Pesantren itu maqom ilmu, tapi kalau bisa jadi pendongkrak ekonomi, why not. Misalnya jadi suplier ayam petelor, atau lele yang bersih dan sehat. Bisa juga ada ‘Pesantren Camat’—cabe dan tomat—sekreatif mungkin, tapi jangan dipaksakan,” ujarnya.
Bagi Diky, masa depan pesantren di Tasikmalaya tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi pada kemampuan semua pihak untuk berjalan bersama—antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat.
“Yang penting ritmenya pas. Ilmu tetap utama, ekonomi jadi penggerak,” pungkasnya. (Ayu Sabrina)