TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Dampak pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat mulai terasa di berbagai sektor pelayanan publik Kota Tasikmalaya.
Sejumlah dinas kini menjalankan langkah efisiensi, dari pembatasan perjalanan dinas hingga peralihan sistem administrasi menuju digital.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Deni Diyana, mengungkapkan bahwa efisiensi menjadi keniscayaan di tengah tekanan fiskal saat ini.
Baca Juga:HUT Presiden Prabowo dan Kota Tasik Jadi Momentum Pengingat Perjuangan Gerindra Jawa Barat!Minta Dukungan Pembinaan, Sekolah Sepak Bola di Kota Tasikmalaya ini Silaturahmi ke DPRD
Pihaknya diminta menekan pos pengeluaran yang bersifat operasional, termasuk perjalanan dinas dan konsumsi dalam rapat-rapat kedinasan.
“Kami menyesuaikan dengan kondisi fiskal. Fokusnya agar kegiatan utama tetap berjalan meskipun ada pembatasan di beberapa aspek,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).
“Seperti ini, konsumsi makanan yang sederhana. Kacang rebus kayak gini,” ujarnya saat menyantap kacang tanah rebus dalam menu kudapan peresmian program bedah ruman.
Langkah serupa ditempuh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perwaskim).
Kepala dinasnya, Nanan Sulaksana, menyebutkan sejumlah item anggaran kini dihemat.
“Banyak yang dikurangi, terutama yang sifatnya habis pakai. Misalnya, rapat tanpa konsumsi, penghematan ATK, sampai penerapan model administrasi paperless,” ujarnya.
Namun, Nanan tak menampik bahwa program strategis seperti Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) turut terdampak.
Di sisi lain, pihaknya punya tugas besar: merealisasikan tiga Juta Rumah Layak Huni yakni program utama dari pemerintah pusat. Namun pada kenyataanya, dalam setahun hanya bisa memperbaiki 75 rumah saja.
Baca Juga:Tayangan Tentang Ponpes Lirboyo Mengundang Gelombang Protes Kalangan Santri di PriatimAnggota DPRD Jawa Barat Diadukan Menghilangkan Mobil Hasil Penggelapan!
“Ke program Rutilahu pasti ada dampak, tapi sejauh mana pengaruhnya, mudah-mudahan bisa kami atasi. Kami tetap berupaya agar masyarakat penerima manfaat tidak dirugikan,” tambahnya.
Upaya efisiensi tersebut sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tengah menggaungkan gerakan “Menu Puasa”, gagasan Gubernur Dedi Mulyadi sebagai simbol pengendalian diri di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (17/10/2025), Dedi menegaskan bahwa pemerintah perlu menahan pengeluaran yang tidak mendesak.
“Nanti tidak ada lagi snack atau makan di Pemprov. Hanya minum,” ujarnya.
Melalui unggahan resmi Pemprov Jabar, Dedi menjelaskan, “puasa” yang dimaksud bukan sekadar menahan lapar, melainkan menahan kebiasaan boros energi, kertas, dan sumber daya lainnya.