TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperjuangkan program revitalisasi ruang kelas yang rusak di berbagai SD dan SMP.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, menyebutkan bahwa pihaknya kini tengah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperoleh tambahan bantuan revitalisasi ruang belajar.
“Hari ini kami bertemu dengan pihak Kementerian untuk membahas peluang bantuan revitalisasi ruang kelas rusak di Tasikmalaya. Ini bagian dari upaya kami agar fasilitas pendidikan bisa segera diperbaiki,” ujar Asep.
Baca Juga:Hadirkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang Modern, Inovasi E-GIFT Jadi SolusinyaDinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Gerak Cepat Lakukan Perbaikan di Ruas Jalan Salopa-Manonjaya
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menangani persoalan banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan di wilayah Tasikmalaya.
Menurut Asep, pemerintah daerah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan dana APBD untuk melakukan perbaikan karena jumlah sekolah yang harus direvitalisasi cukup besar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Saat ini terdapat sekitar 1.062 SD dan lebih dari 300 SMP di Kabupaten Tasikmalaya. Jika hanya mengandalkan APBD, tentu tidak akan cukup untuk memperbaiki semua ruang kelas yang rusak. Karena itu, kami berupaya mencari dukungan tambahan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Asep menambahkan, tahun ini Pemkab Tasikmalaya bersyukur karena lebih dari 150 sekolah dasar telah menerima bantuan revitalisasi ruang kelas. Namun, ia menekankan bahwa perjuangan belum berhenti sampai di situ.
“Kami akan terus berikhtiar agar lebih banyak sekolah mendapatkan bantuan di tahun-tahun berikutnya. Harapan kami, seluruh sekolah di Kabupaten Tasikmalaya bisa memiliki ruang belajar yang layak, aman, dan nyaman bagi siswa,” tuturnya.
Wabup juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk mengatasi persoalan pendidikan. “Kalau kita hanya diam dan mengeluh terhadap keterbatasan anggaran, masalah tidak akan selesai. Pemerintah daerah harus aktif mencari solusi dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian,” tegasnya.
Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya, Jani Maulana, menjelaskan bahwa berdasarkan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan), terdapat lebih dari 300 SMP di Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari 137 SMP negeri dan sisanya swasta.