CIAMIS, RADARTASIK.ID – Gelombang pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat terus menjadi bahasan hangat di setiap daerah. Termasuk di Kabupaten Ciamis yang mengalami pemangkasan sebesar Rp185,2 miliar untuk tahun 2026.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, mengatakan pihaknya akan melakukan efisiensi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menangani persoalan itu.
“Karena anggaran semakin efisiensi, dalam setiap kegiatan OPD akan lebih diperhatikan, mana yang prioritas atau tidak,” ujarnya saat menghadiri pelantikan dan Rakerda Dekranasda Kabupaten Ciamis di Aula PKK, Selasa (14/10/2025).
Baca Juga:Tayangan Tentang Ponpes Lirboyo Mengundang Gelombang Protes Kalangan Santri di PriatimAnggota DPRD Jawa Barat Diadukan Menghilangkan Mobil Hasil Penggelapan!
Efisiensi itu akan mengikuti arahan Presiden dan Gubernur Jawa Barat, antara lain dengan mengurangi kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta pengeluaran listrik dan telepon. Namun, kebijakan work from home (WFH) tidak akan diterapkan.
“Kalau WFH justru bisa mengganggu pelayanan dasar masyarakat,” kata Herdiat.
Pemangkasan TKD juga berdampak signifikan terhadap pembangunan fisik. Herdiat menyebut pembangunan infrastruktur hanya akan difokuskan pada kegiatan mendesak, seperti penanganan bencana.
“Ketika ada kebijakan TKD ini dikurangi, sangat terasa berat. Terutama dalam pembangunan infrastruktur masyarakat,” ujarnya.
Plt BPKD Ciamis, Aef Saefuloh, juga membenarkan adanya penyesuaian tersebut.
“Ya, untuk TKD APBN 2026 ada penurunan, sehingga berdampak pada penyesuaian APBD 2026 Kabupaten Ciamis,” katanya.
Pengamat dari Unigal Ciamis, Endin Lidinillah, menilai pemangkasan TKD harus direspons dengan langkah kebijakan yang terukur, baik jangka pendek maupun panjang.
“Langkah kebijakan jangka pendek adalah restrukturisasi APBD 2026,” katanya.
Menurutnya, restrukturisasi harus dibarengi dengan tata kelola keuangan yang transparan dan pengawasan ketat.
Baca Juga:Masuk PNS Berprestasi Jabar, Dua ASN Kota Tasikmalaya Diuji Para Dosen Kampus TernamaKetua DPD Gerindra H Amir Mahpud Bersyukur Tokoh Jawa Barat Diangkat Jadi Wamendagri!
“Bisa berupa pemilihan program dan kegiatan yang benar-benar prioritas, menghilangkan belanja seremonial, memilih proyek berdampak ekonomi langsung, serta mengurangi belanja rutin seperti perjalanan dinas,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Endin menilai peningkatan PAD menjadi kunci melalui optimalisasi aset daerah agar lebih produktif.
“Misalnya kerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan barang milik daerah, khususnya tanah, melalui skema kerja sama pemanfaatan atau bangun guna serah untuk infrastruktur dan layanan publik,” katanya.