TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah bersiap menghadapi imbas pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 219 miliar.
Kondisi itu menjadi perhatian serius dalam rapat pimpinan yang digelar, Senin (13/10/2025).
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, mengatakan bahwa dirinya memimpin langsung rapat tersebut karena Wali Kota sedang menjalankan tugas di Jakarta.
Baca Juga:Anggota DPRD Jawa Barat Diadukan Menghilangkan Mobil Hasil Penggelapan!Masuk PNS Berprestasi Jabar, Dua ASN Kota Tasikmalaya Diuji Para Dosen Kampus Ternama
Dalam rapat, pihaknya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menginventarisir kegiatan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bisa diefisienkan.
“Kita sudah minta supaya TAPD mulai menginventarisir kegiatan OPD yang bisa disesuaikan. Kepastiannya nanti akan ditentukan pimpinan, mana yang prioritas harus berlanjut dan mana yang bisa ditunda,” ujar Diky.
Ia menegaskan, Pemkot Tasikmalaya akan berupaya mencari solusi kreatif agar seluruh program tetap berjalan optimal meski ada penyesuaian anggaran.
“Kita harus lihat mana yang tak terbiayai, sekreatif mungkin dicarikan solusinya. Pola Tasik ini APBD-nya mirip Cimahi, tapi wilayah dan jumlah kelurahannya jauh lebih besar, jadi layak diperjuangkan,” jelasnya.
Meski pemotongan ini berpotensi berdampak pada sejumlah pos anggaran, termasuk hibah, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, hingga tunjangan pegawai. Diky menegaskan pihaknya tidak akan mengeluh.
Menurutnya, langkah terbaik adalah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jangan ngeluh. Sekarang yang penting kita pikirkan bagaimana menambah anggaran dari sumber lain. Pertama, benahi sumber PAD yang sudah ada, kedua ciptakan potensi PAD baru. Ini sekaligus bisa mendorong ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Terkait teknis pemotongan, Diky mengaku belum ada kepastian apakah akan menyasar tunjangan atau belanja pegawai. Namun, TAPD disebut sudah mulai memetakan pos-pos yang berpotensi dirasionalisasi.
“Kita tunggu hasil sinkronisasi dari usulan OPD dulu,” ucapnya.
Baca Juga:Ketua DPD Gerindra H Amir Mahpud Bersyukur Tokoh Jawa Barat Diangkat Jadi Wamendagri!Jenderal Asal Tasikmalaya Diangkat Jadi Wakil Menteri Dalam Negeri
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Hilman Wiranata menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyimak paparan awal dari eksekutif mengenai situasi tersebut.
Saat ini, DPRD menunggu hasil final inventarisasi dari Pemkot. Ia menambahkan, DPRD akan turut mengawal agar rasionalisasi anggaran dilakukan secara hati-hati dan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kita beri keleluasaan dulu kepada pemkot untuk menyusun langkah-langkah efisiensi. Setelah itu baru kita bahas bersama untuk mencari solusi terbaik agar tidak menimbulkan dampak besar pada pelayanan publik,” terang Hilman. (Firgiawan)