Dana itu, kata dia, nantinya akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah selatan.
Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi, turut menyampaikan rasa lega setelah mendengar CDOB Tasela resmi tercantum dalam draft revisi RPJMD.
“Alhamdulillah kalau sekarang sudah masuk. Tapi kami berharap poin ini tidak hilang lagi ketika nanti RPJMD disahkan oleh DPRD,” ujarnya.
Baca Juga:Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Gerak Cepat Lakukan Perbaikan di Ruas Jalan Salopa-ManonjayaPastikan Tenaga Kerja Terlindungi Jaminan Sosial, Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Sosialisasi Peraturan Daerah
Menurut Dedi, perjuangan pemekaran wilayah ini sudah sangat lama dilakukan oleh masyarakat Tasikmalaya Selatan yang selama ini merasa belum mendapatkan pelayanan publik secara maksimal.
“Masyarakat selatan sudah lama menantikan keadilan pembangunan. Dengan adanya pemekaran, pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur diharapkan bisa lebih optimal,” katanya.
Ia menegaskan, masuknya CDOB Tasela dalam RPJMD bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari langkah konkret menuju otonomi daerah baru.
“Kami berharap DPRD terus mengawal proses ini hingga penetapan RPJMD, agar ketika moratorium pemekaran dicabut, Tasela siap dan tidak tertinggal lagi,” tutup Dedi. (ujg)