Namun, di sisi lain, penjelasan Wagub Jabar memberi ruang bagi partisipasi yang bersifat profesional, selama dijalankan secara transparan dan sesuai aturan.
Erwan juga menyoroti pentingnya pengawasan kualitas dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG, menyusul beberapa kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat.
“Di Jawa Barat ada sekitar 2.500 dapur SPPG, dan semuanya akan kita kumpulkan besok (hari ini, red), termasuk ahli gizi dan dinas sosialnya,” ungkapnya.
Baca Juga:GP Ansor Jawa Barat Sebut Sapoe Sarebu Jadi Program Paling Aneh!Merasa Seperti Boneka, Tahu-Tahu Dipanggil, Disuruh Ikut Wawancara Calon Kepala Dinas di Kota Tasikmalaya!
Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan seluruh penyedia makanan memiliki sertifikasi higienitas dan sistem kontrol mutu yang ketat.
“Ke depan tidak boleh lagi ada kejadian seperti sebelumnya. Sebelum makanan diberikan ke penerima, harus benar-benar dicek kelayakannya. Kalau tidak layak, lebih baik dibuang daripada menimbulkan masalah,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memperkuat tata kelola program MBG agar tepat sasaran dan aman dikonsumsi. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari dinas sosial, dinas pendidikan, hingga tenaga gizi dan pengawas pangan, akan diperkuat dalam evaluasi menyeluruh.
Dengan langkah korektif ini, orang nomor dua di Jawa Barat itu berharap program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi instrumen pemerataan gizi, bukan sumber polemik birokrasi. (Ayu Sabrina)