TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerhati anggaran sekaligus peneliti dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, menilai keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya bukan sekadar persoalan aturan formal, melainkan etika pemerintahan.
Menurutnya, pejabat tinggi daerah tidak cukup hanya berpegang pada regulasi administratif, tetapi juga harus memahami pesan moral di balik kebijakan publik yang mereka jalankan.
“Sekda ya harus begitu, regulasi dasarnya, maklum didikan lembaga yang melahirkan para pemimpin atau pimpinan sekadar berjalan di atas aturan formal, sepertinya itu (yang diungkapkan sekda) sudah benar,” ujar Nandang kepada Radar Tasikmalaya, Selasa (7/10/2025).
Baca Juga:GP Ansor Jawa Barat Sebut Sapoe Sarebu Jadi Program Paling Aneh!Merasa Seperti Boneka, Tahu-Tahu Dipanggil, Disuruh Ikut Wawancara Calon Kepala Dinas di Kota Tasikmalaya!
Ia mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan saja tidak cukup bila mengabaikan konteks sosial dan moral yang seharusnya menjadi pegangan setiap penyelenggara pemerintahan.
“Padahal di balik aturan itu ada pesan moral yang harus jadi pegangan juga, agar pemerintahan berjalan dengan hati-hati alias tidak kering dan jauh dari denyut masyarakatnya,” tuturnya.
Nandang menyoroti adanya ASN yang ikut mengerjakan proyek MBG bahkan menjadikannya sumber tambahan penghasilan. Menurutnya, hal itu mencerminkan praktik rente yang tidak etis, meski mungkin tidak menyalahi aturan secara eksplisit.
“Seperti soal MBG ini yang dijadikan obyekan nambah penghasilan bagi ASN yang mengerjakan program ini. Padahal kalau bersandar kepada etika, sangat tidak etis. Masa sih menjalankan proyek MBG padahal bisa diserahkan saja ke kelompok masyarakat atau UMKM yang notabene punya pengalaman di bidang tersebut,” jelasnya.
Ia menilai, seharusnya pelaksanaan MBG justru menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi masyarakat kecil. Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, kata dia, memiliki peluang besar menjadikan program MBG sebagai momentum inovasi ekonomi rakyat, bukan lahan tambahan penghasilan ASN.
“Wali Kota Viman bisa melakukan terobosan untuk meningkatkan usaha masyarakat atau UMKM di Tasik agar menggeliat dan mendorong ekonomi riil warganya. Perintahkan saja Sekdanya agar hentikan ASN yang nyambi berburu rente di program MBG,” tegas Nandang.