BANJAR, RADARTASIK.ID – Gagasan membuat aplikasi ojek online (ojol) lokal di Kota Banjar mendapat sambutan positif dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Namun, di balik semangat inovasi aplikasi ojek online lokal di Kota Banjar itu, ada tantangan teknis, regulasi, dan sumber daya manusia yang tak bisa dianggap sepele.
Kepala Diskominfo Kota Banjar, Dede Tito, menilai usulan Paguyuban Online Bersatu (POB) Priangan Timur untuk membuat aplikasi ojek online lokal di Kota Banjar merupakan langkah bagus dan patut diapresiasi.
Baca Juga:Kisah Mbak Devi dari Subang dengan MbasiticomJadi Beban Finansial, Program Rereongan Sapoe Sarebu Ditolak, Warga Kota Banjar Keluhkan Tambahan Iuran
Menurutnya, ide semacam ini bisa menjadi peluang untuk mendorong ekonomi digital di Banjar, sekaligus mengangkat potensi pelaku usaha lokal.
Namun, ia menegaskan bahwa membuat aplikasi ojol di Kota Banjar tidak sesederhana mengunduh aplikasi dari toko daring.
Pembangunan aplikasi memerlukan perencanaan matang, mulai dari konsep, desain sistem, hingga integrasi dengan aplikasi yang sudah dimiliki pemerintah seperti Bebeong, yang saat ini digunakan Pemkot Banjar.
Integrasi ini tidak selalu memungkinkan karena perbedaan sistem dan tujuan penggunaan.
Jika aplikasi baru dibuat secara terpisah, lanjut Tito, maka perlu regulasi khusus untuk perusahaan ojol lokal.
Selain itu, harus ada perencanaan fitur dan alur bisnis yang jelas—mulai dari input data pengguna, sistem transaksi, hingga proses verifikasi dan keamanan.
Proses pengembangan pun tidak berhenti setelah aplikasi selesai dibuat.
Masih ada tahap pembuatan prototipe, uji coba sistem, dan evaluasi performa untuk memastikan aplikasi berjalan lancar sebelum diluncurkan ke publik.
Baca Juga:Apakah Zona Merah Ojek Online di Kota Banjar Akan Dihapus? Ini Jawaban DishubPaguyuban Online Bersatu Minta ASN Kota Banjar Naik Ojek Online Setiap Hari Jumat
Tito menambahkan, jika aplikasi melibatkan sistem e-wallet atau transaksi digital, maka pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi keharusan demi melindungi pengguna.
Lebih lanjut, Tito menegaskan, kecepatan pembuatan aplikasi sangat bergantung pada tingkat kerumitan dan jumlah fitur yang ingin disertakan.
Ia mengingatkan, meskipun ide ini bagus, proses realisasinya membutuhkan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
Diskominfo Kota Banjar sendiri masih menghadapi keterbatasan dalam hal SDM teknologi.
Sebelum membangun aplikasi baru, pihaknya perlu memastikan kesiapan teknis dan organisasi agar proyek tidak berhenti di tengah jalan.