Besarnya dana yang diperlukan KDM untuk memenuhi janji kampanye tempo hari menurut Opik mestinya dicari dengan cara yang lebih berkualitas. Bukan dengan cara menambah beban masyarakat.
“Katanya jabar ini kan kaya dengan potensi alamnya, cari dong program yang tidak membebani warga,” jelas Opik.
Mencari dana dengan cara membebani masyarakat menurut Opik merupakan cara yang gampang, tetapi tidak bijak. Terkesan Pemprov Jabar tidak mau mikir.
Baca Juga:Merasa Seperti Boneka, Tahu-Tahu Dipanggil, Disuruh Ikut Wawancara Calon Kepala Dinas di Kota Tasikmalaya!PB IGOCIS Resmi Berdiri, Kecamatan Cisayong Miliki Sekolah Bulu Tangkis Pertama
“Yang paling gampang itu memang mungutin warga. Paling gampang itu, tapi apakah itu baik? Saya kira itu tidak baik,” ungkapnya.
Bahkan, terkesan kontradiktif dengan kebijakan KDM sebelumnya yang menggratiskan denda bagi penunggak Pajak Kendaraan Bermotor.
“Terkesan seperti mencari ganti setelah memberikan kelonggaran bagi penunggak pajak kendaraan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Ansor Jawa Barat mengaku sudah mengintruksikan agar LBH Ansor Jawa Barat untuk mengambil tindakan hukum apabila KDM memaksakan kebijakan ini.
“Intinya sudah saja tarik kembali kebijakan ini. Karena jelas jelas bakal membebabni masayarakat Jawa Barat,” ungkap Ketua PW Ansor Jawa Barat, Subhan Fahmi. (rls)