TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat mempertanyakan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat terkait Poe Ibu, atau Sapoe Sarebu.
Dalam Surat Edaran tersebut, Gubernur Jabar meminta warga Jawa Barat untuk menyisihkan Rp 1.000 per hari yang selanjutnya digunakan untuk menunjang Program Jabar Istimewa.
Sekretaris LBH Ansor Jabar, Opik Taopiqul Hak mengomentari ide program Sapoe Sarebu sebagai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang aneh dan tidak logis.
Baca Juga:Merasa Seperti Boneka, Tahu-Tahu Dipanggil, Disuruh Ikut Wawancara Calon Kepala Dinas di Kota Tasikmalaya!PB IGOCIS Resmi Berdiri, Kecamatan Cisayong Miliki Sekolah Bulu Tangkis Pertama
Bahkan, Opik mengira bahwa program tersebut tidak terkait dengan iuran atau pungutan kepada warga Jabar.
“Saya kira ini program bukan terkait program udunan warga. Karena namnaya Poe Ibu. Ya awaknya saya pikir program perlindungan kepada para kaum perempuan. Terkhusus kaum Ibu yang posisinya memang masih memerlukan perhatian,” kata Opik.
Terkait masih tingginya Angka Kematian Ibu misalnya. Dirinya merasa kecele sebelum membaca isi dan substansi SE tersebut ternyata berisi pungutan terhadap warga.
“Coba saja teman teman ketika mendengan kata Ibu. Maka yang terbersit adalah berkaitan dengan isu dan hak hak kaum Ibu. Atau secara general kaum perempuan. Eh ternyata, pungutan,” sambungnya.
Opik melihat Pemprov Jawa Barat dalam hal ini Dedi Mulyadi tidak kreatif dan kehilangan akal mencari sumber dana untuk pembangunan Jawa Barat.
Alih alih mencari potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor yang lain, malah membebani masyarakat yang hari ini justru sedang mengalami kesulitan ekonomi.
“Coba saja bayangkan, berapa pertahun yang harus dikeluarkan oleh warga Jabar untuk membayar Program tersebut. Padahal kondisi warga hari ini secara ekonomi sedang tidak baik baik saja,” lanjutnya.
Baca Juga:Ini Sikap Wali Kota Tasikmalaya soal Dugaan Dua Pejabat ASN yang Punya Dapur MBG!Pemkot Tasikmalaya Dalami Pejabat ASN yang Diduga Punya Proyek Dapur MBG!
Opik menuding KDM sengaja menciptakan program yang terkesan mengelabui warga. Padahal, masih menurut Opik, apa bedanya program tersebut dengan menaikan Pajak misalnya.
“Mungkin KDM belajar dari gejolak akibat banyaknya protes yang disebabkan kebaikan PBB. Seperti yang terjadi kemarin di Pati Jawa Tengah. Sehingga dia tidak mau menaikan pungutan yang bakal menimbulkan gejolak. Maka dipilih lah program yang terkesan populis. Padahal intinya mengelabui,” kata Opik.