PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Ratusan guru madrasah swasta di Kabupaten Pangandaran menyuarakan aspirasi mereka agar diakomodir dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Aspirasi tersebut disampaikan melalui audiensi yang digelar oleh Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kabupaten Pangandaran di Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin, 6 Oktober 2025.
Dalam pertemuan tersebut, PGMI Kabupaten Pangandaran membawa 11 poin pernyataan sikap dan tuntutan, dengan pokok utama terkait keadilan formasi PPPK bagi guru honorer di lembaga pendidikan RA dan madrasah swasta.
Baca Juga:Gelap Lagi-Gelap Lagi! Rp 750 Juta Tiap Bulan, Tapi Lampu Jalan Pantai Pangandaran Masih Sering PadamBaru Dibangun, Jembatan Penyeberangan di Pangandaran Ambruk, Para Siswa di Sidamulih Tercebur ke Sungai
Mereka mendesak pemerintah memberikan porsi yang adil dan proporsional bagi para guru non-negeri yang telah lama mengabdi namun belum mendapat kesempatan diangkat menjadi ASN.
Ketua PGMI Kabupaten Pangandaran, Dede Zaenal Aripin, menjelaskan, banyak guru madrasah swasta telah bertahun-tahun mengabdi tanpa kejelasan status.
Ia menilai kondisi tersebut menciptakan kesenjangan antara guru negeri dan swasta.
Menurutnya, guru madrasah swasta seringkali kalah prioritas dibandingkan rekan mereka di sekolah negeri yang bisa diangkat menjadi PPPK meski baru mengajar beberapa tahun.
”Sementara yang di swasta sudah lama mengabdi, belum juga terakomodir,” ucapnya kepada Radartasik.id, Senin, 6 Oktober 2025.
Selain masalah status kepegawaian, PGMI juga menyoroti kesejahteraan guru madrasah swasta di Kabupaten Pangandaran yang masih jauh dari kata layak.
Dede memaparkan, sebagian guru di tingkat Raudhatul Athfal (RA) hanya menerima gaji sekitar Rp 300 ribu per bulan, sedangkan guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) mendapatkan sekitar Rp 400 ribu.
Baca Juga:Peringatan Hari Jadi Pangandaran Ditargetkan Dongkrak Kunjungan WisatawanKecelakaan di Pangandaran, Bus SIM Keliling Jadi Ambulans Dadakan untuk Evakuasi Korban
Padahal mereka mengemban tanggung jawab besar dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan, pihaknya mendukung penuh perjuangan guru madrasah swasta.
Ia mengapresiasi langkah PGMI yang mewakili sekitar 2.000 guru madrasah di Pangandaran untuk menyuarakan aspirasi secara kolektif.
Menurut Asep, DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut ke tingkat pusat.
”Kami nanti akan bersurat ke DPR RI, ke beberapa kementerian, menyampaikan apa yang jadi tuntutan dan harapan mereka, kami sangat support sekali,” tuturnya.
Ia juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap para pendidik yang telah berjasa besar mencetak generasi cerdas di Kabupaten Pangandaran. (Deni Nurdiansah)