“Kita harap jangan molor lagi, karena kekosongan jabatan ini mengganggu kinerja OPD,” tegas Dodo
Dodo menekankan agar pengisian jabatan benar-benar menerapkan pola manajemen talenta atau sistem merit. Menurutnya, pola itu jauh lebih efisien dibandingkan open bidding yang membutuhkan biaya besar serta tahapan seleksi panjang.
“Kalau menggunakan manajemen talenta, penilaian ASN sudah ada datanya. Kompetensi, integritas, kinerja, semua bisa diakses. Jadi proses lebih cepat, tidak bertele-tele,” jelasnya.
Baca Juga:Ini Sikap Wali Kota Tasikmalaya soal Dugaan Dua Pejabat ASN yang Punya Dapur MBG!Pemkot Tasikmalaya Dalami Pejabat ASN yang Diduga Punya Proyek Dapur MBG!
Meski sistem merit memungkinkan masuknya aparatur sipil negara (ASN) dari luar daerah, Dodo menilai hal itu bukan masalah. Asalkan prosesnya dilakukan secara profesional dengan data penilaian yang transparan, bukan karena faktor kedekatan atau kepentingan segelintir orang.
“Kalau ASN internal tidak memenuhi kualifikasi sementara yang dari luar memenuhi, ya mau tidak mau harus diterima. Yang penting datanya akurat,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Tasikmalaya itu kembali menegaskan agar Pemkot bisa konsisten menuntaskan pengisian delapan kursi pimpinan OPD di Oktober ini, sebagaimana informasi yang diterima.
Jika kembali tertunda, dikhawatirkan akan memperpanjang kekosongan jabatan dan menghambat pelayanan publik
Dari informasi yang dihimpun Radar, sebagian pejabat baru-baru ini kerap mengekspos pekerjaannya. Meskipun hal itu sebuah kewajaran, namun ketika di luar kebiasaan kesannya menjadi pencitraan.
Terkait hal tersebut, Dodo mengakui beberapa pejabat memang mendadak terlihat rajin dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun hal tersebut menurutnya tidak akan berpengaruh banyak jika ditujukan untuk pencitraan.
“Rekam jejak yang menentukan. Tidak bisa instan jadi, dan penilaian sudah berjalan bertahap,” tambahnya. (ays/rez)