Ratusan Guru Honorer Madrasah Datangi DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Minta Ada Pengakuan dari Pemerintah

Guru Honorer Madrasah Audiensi ke DPRD
Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama pengurus PD PGM menandatangani rekomendasi dan aspirasi untuk disampaikan ke DPR RI dan Bupati terkait tuntutan guru honorer, Rabu 1 Oktober 2025. (Diki Setiawan/Radartasik.id)
0 Komentar

Menurut Eman, kehadiran ribuan massa dikhawatirkan dimanfaatkan pihak lain. Namun, ia memastikan aspirasi sudah tersampaikan. “Tinggal sekarang mengawal, dan mudah-mudahan bupati mempunyai perhatian dan political will keberpihakan kepada guru honorer madrasah swasta,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa pada masa almarhum Bupati Tatang Farhanul Hakim, Pemkab Tasikmalaya memberi perhatian kepada guru madrasah. “Sederhana bahasanya dari teman-teman guru honorer madrasah, kalau dulu bupati Tatang Farhanul Hakim bisa, kenapa sekarang tidak?” tandas Eman.

Eman menyebut, insentif yang diterima guru honorer madrasah swasta saat ini hanya Rp100–150 ribu per bulan. “Padahal sudah mengabdi puluhan tahun, ada rekan guru honorer madrasah swasta yang menyampaikan bahkan bukan lagi paruh waktu tapi paruh baya lagi,” ucapnya.

Baca Juga:Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Gerak Cepat Lakukan Perbaikan di Ruas Jalan Salopa-ManonjayaPastikan Tenaga Kerja Terlindungi Jaminan Sosial, Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Sosialisasi Peraturan Daerah

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat menegaskan pihaknya sudah menerima aspirasi guru honorer madrasah swasta. “Semua aspirasi kami tanggapi dan akan ditindaklanjuti melalui rekomendasi. Insyaallah kami sampaikan ke Bupati termasuk DPR RI,” jelas Budi.

Menurutnya, pemerintah daerah harus segera memberi solusi. Nasib guru honorer madrasah swasta ini juga harus diperhatikan karena ikut mencerdaskan bangsa.

“Apalagi kami mendengar, di masa almarhum Bupati Tatang Farhanul Hakim ada perhatian dari pemerintah daerah, sekarang tidak ada. Ini yang harus kita dorong,” tegasnya. (dik)

0 Komentar