TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ratusan guru honorer madrasah swasta yang tergabung dalam PGM Kabupaten Tasikmalaya mendatangi DPRD, Rabu (1/10/2025). Mereka menuntut pengakuan dari pemerintah daerah serta pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua PD PGM Kabupaten Tasikmalaya KH Atam Rustam MSi menegaskan, aksi damai ini dilakukan melalui forum audiensi dengan DPRD.“Dalam audiensi ini kami bertemu dengan pimpinan DPRD, Komisi IV dan perwakilan eksekutif. Kami menyampaikan aspirasi para guru honorer madrasah swasta,” terang Atam.
Menurut Atam, ada dua tuntutan utama. Pertama, adanya pengakuan dari Pemkab Tasikmalaya terhadap guru honorer madrasah swasta. “Itu salah satu tuntutan yang disampaikan kepada DPRD dan pemerintah, jadi baik insentif atau apa, yang penting ada pengakuan,” ujarnya.
Baca Juga:Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Gerak Cepat Lakukan Perbaikan di Ruas Jalan Salopa-ManonjayaPastikan Tenaga Kerja Terlindungi Jaminan Sosial, Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Sosialisasi Peraturan Daerah
Kedua, PGM meminta DPRD memberikan rekomendasi ke DPR RI terkait pengangkatan guru honorer madrasah swasta menjadi PPPK. “Rekomendasi yang disampaikan adalah meminta kesamaan tuntutan untuk pengangkatan PPPK bagi guru honorer madrasah swasta,” jelasnya.
Atam menyebut, dewan merespons positif dan menandatangani surat rekomendasi tersebut. Saat ini, kata dia, ada lebih dari 4.000 guru honorer madrasah swasta di Kabupaten Tasikmalaya yang belum terakomodir.
“Ada yang sudah 15–20 tahun mengabdi sebagai guru honorer madrasah swasta, dan belum tersentuh baik dari pemerintah daerah maupun pusat,” tambahnya.
Ia menegaskan, PGM berharap tahap kedua pengangkatan PPPK juga menyasar guru madrasah swasta. “Sampai saat ini pun insentif untuk guru honorer madrasah swasta belum ada. Kalau untuk inpassing ada, tetapi masih banyak yang belum mendapatkan,” ujarnya.
Pengurus PD PGM Kabupaten Tasikmalaya, Eman Sulaeman, mengungkapkan semula aksi ini direncanakan melibatkan 5.000 guru honorer madrasah.
“Informasinya sudah tersebar, bahkan sudah bersiap dengan segala akomodasinya. Tapi diwakili oleh ratusan guru honorer madrasah dan pengurus PGM beraudiensi di DPRD,” jelasnya.
Eman meminta maaf kepada guru honorer yang ingin ikut aksi. “Tetapi kita harus mengingat bahwa kita guru madrasah, punya etika tersendiri. Dan kita samina waatona kepada guru-guru kita,” ujarnya.