TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya terus menuai sorotan.
Setelah banyak laporan soal menu dan distribusi yang tak lancar, kini muncul dugaan adanya pengarahan dari pejabat Dinas Pendidikan kepada sekolah swasta agar ikut dalam program tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi mengungkapkan temuan itu setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah swasta di pusat kota, Selasa (30/9/2025).
Baca Juga:Pemkot Tasikmalaya Dalami Pejabat ASN yang Diduga Punya Proyek Dapur MBG!Memperingati Hari Berkabung Nasional 30 September, Pemasangan Bendera Setengah Tiang di Tasikmalaya Tak Kompak
“Kami menemukan fakta, ada sekolah yang awalnya ragu ikut program MBG. Namun tiba-tiba ditelepon dari dinas, lalu datang tim membawa MoU. Ini mengindikasikan ada penggiringan,” ujar Kepler di ruang Fraksi PDIP DPRD, Rabu (1/10/2025).
Dalam sidak, Kepler mendapati program MBG di beberapa sekolah tidak berjalan normal. Ada sekolah yang sempat berhenti sebulan penuh, ada pula yang hanya berjalan beberapa hari.
“Alasannya dana dari pusat belum cair. Padahal regulasinya harusnya layanan jalan setiap hari. Jangan sampai sekolah dirugikan karena pelayanan terbengkalai,” tegasnya.
Selain mandek, kualitas makanan juga dikeluhkan. Bahkan, kata Kepler, ada telur yang masih bercangkang hingga menu yang dinilai tak layak.
“Anak-anak sampai menertawakan karena semangka dicampur dengan nasi. Itu kan bukan kombinasi sehat dan tidak dikonsumsi masal oleh siswa. Guru bahkan sempat menyortir makanan yang tidak higienis,” ungkapnya.
Politikus PDIP ini menyoroti adanya dugaan penggiringan sekolah agar ikut program MBG.
Menurutnya, sejumlah kepala sekolah mengaku ditelepon langsung oleh pejabat dinas pendidikan lalu diminta menandatangani MoU.
Baca Juga:Imbas Kasus Keracunan MBG, 3 SPPG di Priangan Timur Terkena Penonaktifan SementaraPejabat Pemkot Tasikmalaya Punya Proyek MBG, BKPSDM Sebut Eloknya Tak Boleh!
“Sekdisdik sebetulnya tidak berkapasitas telepon sekolah. Kalau sosialisasi harusnya diagendakan resmi, bukan seperti itu. Ini ada indikasi penyalahgunaan kewenangan, bahkan diarahkan ke dapur tertentu,” bebernya.
Melihat temuan di lapangan, Kepler menilai ada persoalan serius yang harus segera ditangani. Terlebih, dalam MoU pihak sekolah dibatasi untuk mengadu keluar.
“Kasihan sekolah, ada masalah tapi dipaksa bungkam. Inspektorat harus segera turun, panggil semua pihak terkait, usut dugaan penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai program bagus ini jadi rusak hanya karena kepentingan pribadi,” pungkasnya. (Firgiawan)