“Siapa yang terlibat hal ini? Apakah ada bancakan-bancakan, itu tugasnya penyidik. Dan saya indikasikan itu pasti ada,” ujarnya.
Kaur Keuangan Desa Gunungcupu, Ikmal Santoso, juga membenarkan hal tersebut. Ia tak menampik kalau ADD tahap II 2024 memang tidak cair sampai saat ini. Begitu juga dengan dana penggantinya yang sempat dijanjikan cair bulan Maret 2025.
“Memang tidak cair untuk ADD tahap II di tahun 2024,” katanya.
Baca Juga:Imbas Kasus Keracunan MBG, 3 SPPG di Priangan Timur Terkena Penonaktifan SementaraPejabat Pemkot Tasikmalaya Punya Proyek MBG, BKPSDM Sebut Eloknya Tak Boleh!
Akibatnya, berbagai kegiatan desa seperti pemberdayaan, penyuluhan masyarakat, hingga program PKK dan lembaga desa terhenti.
“Kalau tidak dana berarti tidak ada kegiatannya,” ucapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis, Deden Nurhadana, enggan menanggapi pelaporan tersebut.
Namun ia menegaskan bahwa pencairan ADD tahap II 2024 seharusnya terjadi pada bulan Juli 2024. Sedangkan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya sudah habis masa jabatannya sejak 20 April 2024 dan baru kembali menjabat pada 20 Februari 2025.
“Artinya waktu ADD tahap II tahun 2024 (tidak cair) kebetulan yang menjabat masih Penjabat (Pj), bukan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya. Sehingga kita pun tak menanggapi adanya tuduhan dugaan tindak pidana korupsi tentang ADD tahap II tahun 2024 kepada Bupati Ciamis Herdiat Sunarya,” katanya.
Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ciamis menyatakan Pemkab telah menyalurkan dana perimbangan, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH), ke desa lebih dari 10 persen.
Radar sudah berusaha mengonfirmasi soal pencairan ADD tahap II 2024 kepada Sekretaris BPKD, Mar Diyana Yusuf, namun hingga berita ini ditulis belum mendapat jawaban karena yang bersangkutan masih mengikuti rapat di DPRD Kabupaten Ciamis. (Fatkhur Rizqi)