Marak Keracunan Massal Gegara MBG, KNPI Pangandaran Cemas, Minta Pemkab Antisipasi

keracunan MBG di Pangandaran
Tian Kadarisman, Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pangandaran.
0 Komentar

PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, memicu kekhawatiran serius di Kabupaten Pangandaran.

DPD KNPI Kabupaten Pangandaran melihat Program MBG sebagai program strategis yang berpotensi besar meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, insiden keracunan di daerah lain menjadi alarm bahaya.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pangandaran Tian Kadarisman mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran untuk segera melakukan evaluasi total dan menyeluruh sebelum bencana serupa terjadi di Pangandaran.

Baca Juga:Imbas Kasus Keracunan MBG, 3 SPPG di Priangan Timur Terkena Penonaktifan SementaraPejabat Pemkot Tasikmalaya Punya Proyek MBG, BKPSDM Sebut Eloknya Tak Boleh!

“Kami dari KNPI mendesak adanya evaluasi total terhadap tata kelola program MBG di Pangandaran. Ini bukan lagi soal gizi, tapi sudah menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak kita,” ungkapnya kepada Radar Selasa (30/9/2025).

DPD KNPI Pangandaran menekankan tiga poin krusial yang harus segera diperbaiki dan diawasi ketat di Pangandaran.

“KNPI meminta Dinas Kesehatan turun tangan langsung dan rutin melakukan uji layak fungsi terhadap setiap dapur SPPG. Pelatihan keamanan pangan bagi semua penjamah makanan, bukan hanya kepala dapur, harus dilakukan ulang dan diperketat untuk memastikan dapur benar-benar steril dan higienis,” ujarnya.

Lalu kontrol waktu distribusi (time control). Kasus keracunan sering dipicu makanan yang terlalu lama didiamkan. Tian mendesak adanya protokol ketat terkait waktu maksimal pendistribusian.

“Jangan sampai makanan dimasak terlalu pagi lalu didistribusikan siang hari tanpa pengatur suhu yang memadai. Waktu emas keamanannya harus dipatuhi. Jangan ambil risiko,” tambahnya.

KNPI mendorong SPPG dan Pemda untuk transparan mengenai sumber dan kualitas bahan baku.

“Orang tua dan komite sekolah berhak tahu bahwa bahan yang digunakan adalah bahan segar dan aman. Transparansi ini akan membangun kepercayaan masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga:Dua Pejabat Pemkot Tasikmalaya Disebut Punya Dapur MBG, Berpotensi Tabrak Aturan!Dua Sekolah di Kota Tasikmalaya Dikabarkan Mundur dari Program MBG, Sekolah Mana?

Pihaknya mengeluarkan seruan keras terkait potensi kasus keracunan. Ia berharap insiden serupa tidak terjadi, jika kasus keracunan muncul, penyelidikan harus diusut tuntas dan dilakukan secara transparan, dengan jaminan tidak adanya intervensi dari pihak manapun demi mengungkap fakta dan memastikan pertanggungjawaban.

0 Komentar