Sebelumnya, manajemen talenta menuntut pegawai lokal untuk sadar diri ketika kalah saing oleh pejabat dari luar.
Meskipun kekhawatiran unsur politis tetap membayangi, ketika prosesnya tidak dilakukan secara transparan.
Salah seorang ASN di dinas yang menangani layanan publik menilai manajemen talenta akan efektif bila dibarengi program pengembangan kompetensi. Supaya para pegawai di Kota Tasikmalaya punya daya saing yang mumpuni dalam hal kompetensi untuk menduduki kursi pejabat eselon 2.
Baca Juga:Imbas Kasus Keracunan MBG, 3 SPPG di Priangan Timur Terkena Penonaktifan SementaraPejabat Pemkot Tasikmalaya Punya Proyek MBG, BKPSDM Sebut Eloknya Tak Boleh!
“Peta talenta harus diikuti pelatihan dan monitoring. Transparansi hasil asesmen juga penting agar tidak menimbulkan kecurigaan,” ungkapnya.
Pejabat eselon III yang enggan namanya dipublikasikan.
Dia pun menyadari potensi datangnya pejabat dari luar daerah yang menduduki kursi-kursi pimpinan OPD yang saat ini kosong.
Hal itu sudah menjadi keniscayaan ketika pejabat-pejabat di Kota Tasikmalaya kalah saing secara kualifikasi.
“Memang peluang karier lebih terbuka, kita juga harus siap-siap jika saja ada pejabat luar pemkot yang dipilih kepala daerah jadi pimpinan instansi di sini,” ujarnya.
Salah seorang kepala bidang di instansi yang berada di komplek perkantoran mengatakan bahwa peluang karier memang lebih terbuka untuk orang-orang berkompeten. Maka dari itu prosesnya perlu transparansi dan pengawasan yang ketat tanpa ada intervensi politik.
“Harus ada jaminan bahwa komite independen bekerja tanpa intervensi politik,” ujarnya.
Sementara salah seorang pegawai di Bale Kota mengaku tidak masalah siapa pun yang mendapat promosi naik menjadi eselon 2. Namun tidak dipungkiri ada kekhawatiran sistem ini malah jadi momen mempromosikan pejabat-pejabat titipan.
Baca Juga:Dua Pejabat Pemkot Tasikmalaya Disebut Punya Dapur MBG, Berpotensi Tabrak Aturan!Dua Sekolah di Kota Tasikmalaya Dikabarkan Mundur dari Program MBG, Sekolah Mana?
“Kalau benar merit, talenta yang terpendam bisa muncul. Tapi kalau implementasinya lemah, justru bisa jadi jalan pintas untuk mempercepat pelantikan tanpa akuntabilitas,” ucap.(rga/igi)