Salah satu kasus bangunan yang bermasalah yakni gerai minimarket di Jalan Lingkar Utara Kecamatan Purbaratu. Di mana bangunan tersebut tidak mengantongi PBG bahkan berada di Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Kendati demikian, dinas-dinas terkait pada akhirnya kebingungan untuk menindak bangunan yang melanggar tersebut. Salah satu kendalanya yakni berkaitan dengan regulasi daerah yang tergolong masih cacat sehingga masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengaku tidak punya kewenangan untuk mengambil langkah.
Selain itu, bangunan yang berdiri di sempadan saluran irigasi juga jumlahnya tidak sedikit di Kota Tasikmalaya. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya mencatat ada 769 bangunan di atas saluran irigasi.
Baca Juga:Memperingati Hari Berkabung Nasional 30 September, Pemasangan Bendera Setengah Tiang di Tasikmalaya Tak KompakImbas Kasus Keracunan MBG, 3 SPPG di Priangan Timur Terkena Penonaktifan Sementara
Jumlah tersebut tersebar di beberapa kecamatan yakni 219 bangunan di Kecamatan Cihideung, 218 di Kecamatan Tawang, 111 di Kecamatan Mangkubumi, 105 di Kecamatan Cipedes, 49 di Kecamatan Purbaratu, 23 di Kecamatan Bungursari, 21 di Kecamatan Cibeureum, 16 di Kecamatan Kawalu dan 7 di Kecamatan Indihiang.
Beberapa waktu lalu, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Rino Isa Muharam mengaku belum bisa banyak berkomentar soal upaya penertiban bangunan-bangunan liar tersebut.
Pasalnya hal tersebut bergantung pada kemampuan anggaran dan kebijakan dari pimpinan daerah. “Kalau kami kan pelaksana,” ungkapnya kepada Radar, Senin (28/7/2025).
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra mengaku belum ada rencana menertibkan bangunan di atas atau sempadan saluran irigasi. Karena pihaknya lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Belum terpikirkan karena problem utama di Kota Tasikmalaya yang paling utama adalah masalah ekonomi,” tuturnya.(igi/rga)