TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penerapan manajemen talenta membuka ruang penempatan pejabat tanpa batasan wilayah.
Bukan tidak mungkin kursi-kursi jabatan kosong di Kota Tasikmalaya didatangkan dari pemerintah daerah luar Kota Tasikmalaya.
Dalam manajemen talenta, persaingan untuk mendapat promosi semakin tinggi.
ASN Kota Tasikmalaya dengan kompetensi alakadarnya harus siap-siap disalip oleh pejabat dari luar daerah, termasuk juniornya.
Baca Juga:Siswa MAN 1 Tasikmalaya Muhammad Fadei Raih Juara II Presentasi Bahasa Jepang Tingkat Nasional di FJU UnsoedHasil Uji Lab Sampel MBG Keluar, Labkesda Jabar Temukan Bakteri Berbahaya
Dalam hal ini, para pegawai yang punya target promosi dituntut sadar diri ketika kalah saing oleh pejabat dari luar.
Meskipun kekhawatiran unsur politis tetap membayangi, ketika prosesnya tidak dilakukan secara transparan.
Salah seorang ASN di dinas yang menangani layanan publik menilai manajemen talenta akan efektif bila dibarengi program pengembangan kompetensi. Supaya para pegawai di Kota Tasikmalaya punya daya saing yang mumpuni dalam hal kompetensi untuk menduduki kursi pejabat eselon 2.
“Peta talenta harus diikuti pelatihan dan monitoring. Transparansi hasil asesmen juga penting agar tidak menimbulkan kecurigaan,” ungkapnya .pejabat eselon III yang enggan namanya dipublikasikan.
Dia pun menyadari potensi datangnya pejabat dari luar daerah yang menduduki kursi-kursi pimpinan OPD yang saat ini kosong.
Hal itu menjadi keniscayaan ketika pejabat-pejabat di Kota Tasikmalaya kalah saing secara kualifikasi.
“Memang peluang karier lebih terbuka, kita juga harus siap-siap jika saja ada pejabat luar pemkot yang dipilih kepala daerah jadi pimpinan instansi di sini,” ujarnya.
Baca Juga:Minta Program MBG Dievaluasi, Warga Kabupaten Tasikmalaya Geruduk DPRDPAW Anggota DPRD Fraksi PAN Kota Tasikmalaya Terancam Batal Gara-Gara Tunggakan Iuran Partai
Salah seorang kepala bidang di instansi yang berada di komplek perkantoran mengatakan bahwa peluang karier memang lebih terbuka untuk orang-orang berkompeten.
Maka dari itu prosesnya perlu transparansi dan pengawasan yang ketat tanpa ada intervensi politik.
“Harus ada jaminan bahwa komite independen bekerja tanpa intervensi politik,” ujarnya.
Sementara salah seorang pegawai di Bale Kota mengaku tidak masalah siapa pun yang mendapat promosi naik menjadi eselon 2.
Namun tidak dipungkiri ada kekhawatiran sistem ini malah jadi momen mempromosikan pejabat-pejabat titipan.
“Kalau benar merit, talenta yang terpendam bisa muncul. Tapi kalau implementasinya lemah, justru bisa jadi jalan pintas untuk mempercepat pelantikan tanpa akuntabilitas,” ucap.