TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kualifikasi pendidikan seorang guru disorot Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof Dr Atip Latipulhayat SH LL.M PhD.
Menurutnya untuk menjadi seorang guru di lembaga pendidikan formal, seseorang minimal harus mengenyam pendidikan perguruan tinggi dan lulus sebagai sarjana.
Hal ini lantaran peningkatan mutu pendidikan tidak lepas dari kualitas dari para tenaga pengajar.
Baca Juga:Siswa MAN 1 Tasikmalaya Muhammad Fadei Raih Juara II Presentasi Bahasa Jepang Tingkat Nasional di FJU UnsoedHasil Uji Lab Sampel MBG Keluar, Labkesda Jabar Temukan Bakteri Berbahaya
saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan di SMP Persis Gandok Kecamatan Bungursari, Sabtu (27/9/2025). Pada kesempatan itu dirinya menyebut bahwa Persis punya peranan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia.
“Selama ini kita lebih fokus ke pesantren, sekarang kita masuk juga ke pendidikan umum sebagai bentuk kontribusi mencerdaskan bangsa,” katanya.
Menurutnya, pembangunan SMP Persis Gandok sejalan dengan agenda pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan baik secara infrastruktur sampai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pengajar.
Program tersebut mencakup revitalisasi sekolah, pembangunan unit baru, peningkatan kualitas guru, hingga digitalisasi.
“Tidak boleh ada guru yang tidak S1. Pemerintah sudah siapkan beasiswa, dan hampir semua sekolah kini diberi flat panel interaktif. Akhir tahun ini ditargetkan seluruh sekolah mendapatkannya,” ujarnya.
Namun, optimisme itu tetap dihadapkan dengan persoalan klasik di mana kondisi pendidikan di daerah masih memiliki banyak pekerjaan rumah.
Beberapa di antaranya yakni status guru yang hingga kini masih dalam kajian apakah tetap di bawah kewenangan pemerintah daerah atau kembali ditarik ke pusat.
Baca Juga:Minta Program MBG Dievaluasi, Warga Kabupaten Tasikmalaya Geruduk DPRDPAW Anggota DPRD Fraksi PAN Kota Tasikmalaya Terancam Batal Gara-Gara Tunggakan Iuran Partai
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan juga hadir mendampingi tidak menampik soal berbagai kendala guru. Dari mulai status kepegawaian, kesejahteraan guru honorer sampai dengan jenjang pendidikannya.
“Persoalan guru memang jadi tantangan tersendiri di daerah. Pemkot sedang mencari solusi terbaik,” kata Viman.
Sementara itu, Anggota DPRD Jawa Barat, H Budi Mahmud Saputra SE menilai pembangunan SMP Persis Gandok harus jadi momentum pemerataan akses pendidikan.
Ia mengingatkan agar tidak ada jurang mutu antara sekolah di pusat kota dengan yang ada di pinggiran.
“Jangan sampai sekolah di daerah perbatasan tertinggal. Pendidikan bermutu harus bisa diakses adil oleh semua anak. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi investasi jangka panjang untuk generasi emas,” tegasnya.